Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
MENTERI Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, kemarin, turun langsung memantau distribusi bantuan presiden tahap I berupa sembako untuk memastikan semua berjalan lancar.
Mensos mengecek proses distribusi bantuan di kawasan Grogol, Jakarta Barat, dan Jagakarsa, Jakarta Selatan. “Kalau nanti ada masyarakat yang menerima bantuan, tapi ternyata sudah mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI, misalnya, ya sebaiknya bansos sembako ini diberikan ke tetangganya yang belum mendapatkan. Saya juga sampaikan hal ini dalam kunjungan saya ke Jagakarsa,” kata Mensos di sela-sela kujungannya di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (1/5).
Mensos meninjau dua titik distribusi, yakni di RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Grogol, dan RW 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Ini merupakan penyaluran sembako tahap I yang akan segera menyusul untuk tujuh kecamatan di wilayah Bodetabek. “Saya perlu memastikan bahwa bansos (bantuan sosial) sembako bantuan Presiden ini tidak hanya berjalan cepat dan tepat, tetapi juga harus dipastikan isinya sesuai,” kata Mensos.
Dalam satu tas sembako berisi 10 item. Sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) mendistribusikan bansos kepada masyarakat terdampak virus korona baru (covid-19), antara lain bantuan Presiden berupa sembako dan bansos tunai.
Bansos sembako mulai disalurkan sejak 20 April untuk masyarakat terdampak covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, serta Bekasi (Jabodetabek).
Bansos sembako tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga dengan nilai Rp600.000 dan disalurkan dua kali sebulan dengan nilai total sekitar Rp3,4 triliun.
Sementara itu, bansos tunai menjangkau 9 juta keluarga di luar Jabodetabek yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (bantuan pangan nontunai) dengan nilai Rp600.000/ KK/bulan.
Baik sembako bantuan Presiden maupun bansos tunai disalurkan selama tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Saat ini, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia yang didukung personel TNI serta dibantu para ketua RW dan RT di wilayah setempat sehingga bansos sembako bisa sampai ke keluarga penerima manfaat (KPM).
Mensos menginstruksikan kepada jajarannya di Kemensos untuk terus memonitor dan mendorong proses distribusi bantuan hingga diterima masyarakat miskin dan rentan terdampak covid-19. (Ifa/I-1)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Sebagai bank dengan jaringan layanan terluas di Indonesia, BRI pun memastikan kemudahan akses bagi seluruh penerima BSU melalui berbagai kanal.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pemerintah.
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved