Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, kemarin, turun langsung memantau distribusi bantuan presiden tahap I berupa sembako untuk memastikan semua berjalan lancar.
Mensos mengecek proses distribusi bantuan di kawasan Grogol, Jakarta Barat, dan Jagakarsa, Jakarta Selatan. “Kalau nanti ada masyarakat yang menerima bantuan, tapi ternyata sudah mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI, misalnya, ya sebaiknya bansos sembako ini diberikan ke tetangganya yang belum mendapatkan. Saya juga sampaikan hal ini dalam kunjungan saya ke Jagakarsa,” kata Mensos di sela-sela kujungannya di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat (1/5).
Mensos meninjau dua titik distribusi, yakni di RW 07, Kelurahan Slipi, Kecamatan Grogol, dan RW 01 Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Ini merupakan penyaluran sembako tahap I yang akan segera menyusul untuk tujuh kecamatan di wilayah Bodetabek. “Saya perlu memastikan bahwa bansos (bantuan sosial) sembako bantuan Presiden ini tidak hanya berjalan cepat dan tepat, tetapi juga harus dipastikan isinya sesuai,” kata Mensos.
Dalam satu tas sembako berisi 10 item. Sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) mendistribusikan bansos kepada masyarakat terdampak virus korona baru (covid-19), antara lain bantuan Presiden berupa sembako dan bansos tunai.
Bansos sembako mulai disalurkan sejak 20 April untuk masyarakat terdampak covid-19 di DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, serta Bekasi (Jabodetabek).
Bansos sembako tersebut menjangkau 1,9 juta keluarga dengan nilai Rp600.000 dan disalurkan dua kali sebulan dengan nilai total sekitar Rp3,4 triliun.
Sementara itu, bansos tunai menjangkau 9 juta keluarga di luar Jabodetabek yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (bantuan pangan nontunai) dengan nilai Rp600.000/ KK/bulan.
Baik sembako bantuan Presiden maupun bansos tunai disalurkan selama tiga bulan, yaitu April, Mei, dan Juni 2020. Saat ini, Kemensos menggandeng PT Pos Indonesia yang didukung personel TNI serta dibantu para ketua RW dan RT di wilayah setempat sehingga bansos sembako bisa sampai ke keluarga penerima manfaat (KPM).
Mensos menginstruksikan kepada jajarannya di Kemensos untuk terus memonitor dan mendorong proses distribusi bantuan hingga diterima masyarakat miskin dan rentan terdampak covid-19. (Ifa/I-1)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyalurkan bantuan Paket Ramadan Bahagia bagi keluarga prasejahtera di wilayah Jakarta menjelang bulan Ramadan.
Ia menambahkan, pertumbuhan sektor riil bahkan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga menopang kinerja ekonomi secara keseluruhan.
Simak daftar lengkap bansos yang cair Februari 2026. Cek jadwal PKH, BPNT, hingga bantuan pendidikan serta cara verifikasi penerima terbaru di sini!
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang menyalurkan sebanyak 2.720 nasi bungkus kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak banjir, Kamis (22/1).
Dukungan sosial yang komprehensif sangat penting untuk pemulihan jangka panjang para penyintas bencana.
Jaya Negara juga menjelaskan, keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Denpasar bersama Inspektorat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved