Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap menggelontorkan anggaran kesehatan sebesar Rp 1 triliun untuk menangani penyebaran virus korona (COVID-19).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan anggaran tersebut dapat digunakan untuk mencari vaksin antivirus korona, kebutuhan logistik perlindungan diri, mobilisasi tenaga kerja kesehatan, penanganan pasien di rumah sakit, hingga pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan.
Baca juga: Ini 3 Kriteria Penanganan Pasien Dugaan Virus Korona di Indonesia
"Ini kita perkiraan (anggaran) dekati Rp 1 triliun. Kita sudah sediakan untuk Kementerian Kesehatan," ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/3).
Lebih lanjut, Ani mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 132 rumah sakit rujukan dan memberi edukasi terhadap tenaga kesehatan dalam menghadapi virus korona. Penjagaan di 135 pintu masuk Indonesia juga telah diperketat untuk mencegah penyebaran virus mematikan.
"Kami dari Kemenkeu akan mendukung kebutuhan anggarannya. Mulai dari pengawasan di pelabuhan, perawatan terhadap 34 pasien positif COVID-19 di rumah sakit rujuan, seperti RSPI Sulianti Suroso dan RS Persahabatan. Kebutuhan anggaran untuk tracking orang-orang yang kontak langsung," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
Baca juga: Jangan Takut dengan Korona, Probabilitas Sembuh 97%
"Ini penanganan dari kesehatan di mana aspek dukungan Kemenkeu, baik melalui anggaran maupun Ditjen Bea Cukai, yang ikut dalam pelaksanaan. Terutama pintu masuk dan barang masuk, khususnya alat-alat medis yang dibutuhkan," sambung Ani.
Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengatakan pihaknya akan melarang ekspor produk masker dalam beberapa waktu ke depan. Menurutnya, kebutuhan masker domestik harus diprioritaskan.
"Kita akan terbitkan lartas (larangan dan pembatasan) produk masker untuk menjamin kebutuhan dalam negeri dan larangan ekspor. Ini disesuaikan sampai kebutuhan cukup. Kalau lebih, kami akan sesuaikan lagi," tukas Agus.(OL-11)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved