MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan pemerintah terus memantau kondisi warga negara Indonesia di kapal pesiar Diamond Princess di Jepang. Opsi pemulangan sedang dimatangkan dan akan diputuskan dalam waktu dekat.
Kapal itu membawa 3.714 orang yang terdiri atas penumpang dan awak kapal dari berbagai negara. Sejak 5 Februari 2020, Diamond Princess dikarantina di Pantai Yokohama, Jepang, akibat infeksi virus korona atau covid-19. Total ada 620 kasus infeksi virus di kapal itu.
Rabu (20/2), seiring berakhirnya masa karantina selama 14 hari, Jepang memperbolehkan penumpang yang tak terinfeksi untuk meninggalkan kapal.
Dari 78 WNI yang menjadi awak kapal, 4 dinyatakan positif terjangkit covid-19 dan dirawat di sejumlah rumah sakit di Jepang. Sisanya masih beraktivitas di kapal dan belum dibawa ke darat.
"Masih dimatangkan apakah pemulangan melalui jalur udara atau laut. Kita sedang hitung kelebihan dan kelemahannya. Untuk jalur laut, disiapkan KRI Soeharso yang merupakan kapal rumah sakit milik TNI-AL. Terkait dengan lokasi observasi, juga masih dikaji, termasuk kemungkinan di Natuna," kata Muhadjir seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Personel TNI Angkatan Laut merapikan tempat tidur di kapal rumah sakit KRI dr Soeharso di Dermaga Madura, Komando Armada II Surabaya, Jawa Timur, kemarin.
Muhadjir belum bisa memastikan opsi mana yang akan dipilih. Pasalnya, pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama Presiden terlebih dahulu. "Presiden akan mempertimbangkan 1-2 hari ini," ujarnya.
Menurut Muhadjir, opsi pemulangan disiapkan hanya pada yang tidak terinfeksi virus.
"Mereka yang sakit harus dirawat di sana. Kita evakuasi yang sehat, tetapi tetap ada observasi. Mungkin akan beda perlakuannya jika dibanding dengan yang dari Wuhan karena mereka berada di kapal bukan di daratan," tambahnya.
Sementara itu, Presiden menyebut pemerintah melalui KBRI Tokyo dan Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan otoritas Jepang terkait penanganan lanjutan terhadap WNI yang tidak terkena virus.
"Kita ingin memastikan mereka mendapat perlakuan sesuai protokol kesehatan WHO. Kita masih terus membahasnya dengan otoritas di Jepang," kata Presiden. (Dhk/Pra/Ata/Ant/X-11)
