RENCANA Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Terawan Agus Putranto untuk memindahkan wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait Izin Edar Obat ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ditolak organisasi Farmasis Indonesia Bersatu (FIB) dan Pusat Studi Nusantara (Pustara).
Ketua umum Farmasis Indonesia Bersatu (FIB), Fidi Setyawan mengatakan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945.
Menurut Fidi, pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.
"Termasuk dalam pembangunan kesehatan antara lain bidang kefarmasian, yang menjamin letersediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, harus tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Fidi sebagaimana dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/11).
"Termasuk makanan dan minuman yang aman, bermutu serta dengan pengawasan yang baik," jelas Fidi.
FIB sebagai salah satu organisasi yang menjadi wadah komunikasi dan pergerakan apoteker di Indonesia sebelumnya melakukan audiensi dengan Kepala Badan POM, Penny K. Lukito di Kantor Badan POM.
Dalam pertemuan tersebut, FIB menyatakan enam sikap. Pertama, FIB mendesak Menkes Terawan Agus Putranto untuk membatalkan rencana menarik kewenangan mengeluarkan izin edar obat dan obat tradisional dari BPOM.
"Kedua, mendorong BPOM melakukan percepatan perizinan sehingga membuat Iklim Investasi Kondusif," tegas Fidi.
Ketiga, mendorong BPOM melakukan desentralisasi perizinan kepada BPOM Daerah untuk produk-produk usaha kecil menengah (UKM) dan jamu tradisional sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata.
Keempat, mendorong BPOM meningkatkan penerimaan pegawai berkualifikasi apoteker dengan tujuan untuk meningkatkan penyuluh produk farmasi kreatif di masyarakat sehingga bisa meningkatkan derajat ekonomi masyarakat.
Kelima, mendorong BPOM meningkatkan komunikasi dengan organisasi-organisasi apoteker dalam hal penyusunan regulasi ke depannya.
"Keenam, mendorong BPOM menjamin peredaran dan distribusi obat hanya dari sarana kefarmasian dan bersikap setara didalam penindakan di semua sarana terkait obat," tukasnya.
Deputi Direktur Pusat Studi Nusantara (Pustara), Agus Surono berpendapat, wacana Menkes Terawan yang akan mengeluarkan izin edar obat hanya dalam 1-2 hari adalah sangat fatal sekali.
Agus beralasn bahwa pemberian izin edar obat bukan seperti memberikan suart izin mengemudi (SIM) kepada orang yang sudah selesai mengikuti rangkaian tes mengemudi.
Menurut Agus, izin edar obat dikeluarkan oleh otoritas obat dan makanan di manapun di dunia mengikuti standar prosedur yang prudent untuk memastikan setiap obat yang beredar dan dikonsumsi manusia harus aman, bermutu, dan berkasihat..
"Hal ini sudah pasti akan menimbulkan kekuatiran atau ketakutan tidak saja bagi yang mengkonsumsi obat tersebut, melainkan juga oleh dokter yang akan meresepkan dan apoteker yang meracikan atau memberikan obat kepada pasien akan keamanan, mutu, efektivitas dan efikasi obat tersebut," kata Agus.
Pustara juga mengingatkan Komisi IX DPR RI untuk memanggil Menkes terkait rencana mengambil alih kewenangan BPOM mengenai izin edar obat.
"Beberapa hari yang lalu, anggota Komisi IX DPR bersuara atas polemik tersebut. Karena itu, kami menagih janji DPR memanggil Menkes Terawan sebelum masa reses DPR pertengahan Desember ini," tukas Agus. (OL-09)
