Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengajak umat mengedepankan dialog dalam polemik persoalan penggunaan salam lintas agama.
"Kami mengimbau agar para pemimpin umat beragama, baik interen maupun antarumat beragama, melakukan dialog untuk membahas dan mendiskusikan masalah tersebut," kata dia dikutip dari Antara.
Dia mengatakan dialog agar dilakukan dengan cara kekeluargaan sehingga masing-masing pihak dapat memahami permasalahannya secara benar.
Spirit kerukunan umat beragama, kata dia, harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku keberagamaan yang santun, rukun, toleran, saling menghormati, dan menerima perbedaan keyakinan masing-masing.
Hendaknya, lanjut dia, semua pihak menghentikan perdebatan masalah ucapan salam karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan mengganggu harmoni kehidupan umat beragama.
Baca juga : Wamenag; Guru Agen Penangkal Radikalisme dan Intoleransi
"Kami menghargai adanya berbagai pandangan dan pendapat baik yang melarang maupun yang membolehkan, semua itu masih dalam koridor dan batas perbedaan yang dapat ditoleransi," katanya.
Zainut mengajak semua pihak membangun pemahaman yang positif (husnut tafahum), mengembangkan semangat toleransi (tasammuh), dan merajut tali persaudaraan (ukhuwah), baik persaudaraan Islam, persaudaraan kebangsaan, maupun persaudaraan kemanusiaan.
Polemik salam lintas agama itu mengemuka sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau para pemimpin untuk tidak menggunakan salam dari berbagai agama dalam satu waktu.
MUI Jatim mengimbau salam yang dipakai adalah salam sesuai agama masing-masing. (Ant/OL-7)
Cek jadwal Imsakiyah dan waktu buka puasa 1 Ramadan 2026 (19 Februari) resmi dari Bimas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan proses transisi Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah berjalan harmonis.
Kemenag menetapkan awal puasa 1 Ramadan 2026 jatuh pada Kamis, 19 Februari. Keputusan Sidang Isbat diambil berdasarkan kriteria MABIMS dan hasil hilal.
Download jadwal Imsakiyah 2026 (1447 H) resmi Kemenag & Muhammadiyah format PDF/JPG. Cek waktu imsak dan buka puasa seluruh kota di Indonesia di sini.
Pada tahap awal, bantuan disalurkan melalui program Kemenag Peduli berupa dukungan dana
KEMENTERIAN Agama akan menggelar sidang isbat awal puasa 1 Ramadhan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi hari ini, Selasa (17/2).
ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.
MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.
Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.
Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved