Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
SELESAI Rapat kerja (Raker) perdana pada Selasa lalu (5/11), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR RI langsung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lokasi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada Kamis (8/11), jajaran KLHK dan anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Anggota Dewan melanjutkan kunjungan ke Desa Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau serta ke lokasi pengendalian karhutla di Provinsi Jambi.
Pada kunjungan kerja ke Sumsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, M.R. Karliansyah mendampingi rombongan Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Hasan Aminudin dari Fraksi Nasdem.
Pada kesempatan tersebut, pejabat KLHK dan Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. Dalam pertemuan itu, Komisi IV DPR RI menggali informasi mengenai kendala dan hambatan yang ditemui Satgas Karhutla di lapangan.
Petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespons dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
Komisi IV DPR RI kemudian mengapresiasi KLHK yang telah berupaya mengendalikan karhutla dan konsisten dengan langkah-langkah pencegahan.
Di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau, Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono dari Fraksi Gerindra mengapresiasi komitmen KLHK dalam penegakan hukum karhutla.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani memberi penjelasan upaya yang dilakukan KLHK dalam penegakan hukum karhutla.
Bentuk Relawan Pencegah Api
Dalam kunjungan kerja ke Desa Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimanta Tengah, pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK, Hudoyo mendampingi Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Dedi Mulyadi dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam dialog dengan masyarakat peduli api, Komisi IV DPR RI akan mendorong pemerintah untuk membentuk relawan pencegah api agar kejadian karhutla dapat diminimalisir.
Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR RI juga mengobservasi tanaman berusia 3-4 tahun.
Sebagai antisipasi permintaan masyarakat terhadap bibit multi purpose tree species (MPTS) yang sangat antusias, KLHK akan membangun 1.000 Kebun Bibit Desa agar lebih memudahkan masyarakat mengakses bibit, serta dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. (OL-09)
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
KEPALA Subdit Ditjen KLHK Yuli Prasetyo Nugroho menuturkan terdapat beberapa kearifan lokal dari masyarakat adat yang dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sampah sisa makanan (food waste).
Kayu itu dikumpulkan untuk kemudian direbus. Sebanyak 10 kg kayu mangrove, direbus dengan 10 liter air untuk menghasilkan 7 liter cairan tinta.
Program pembagian bibit pohon gratis yang digagas KLHK menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved