Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
SELESAI Rapat kerja (Raker) perdana pada Selasa lalu (5/11), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Komisi IV DPR RI langsung melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lokasi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pada Kamis (8/11), jajaran KLHK dan anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Anggota Dewan melanjutkan kunjungan ke Desa Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dan Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau serta ke lokasi pengendalian karhutla di Provinsi Jambi.
Pada kunjungan kerja ke Sumsel, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK, M.R. Karliansyah mendampingi rombongan Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Hasan Aminudin dari Fraksi Nasdem.
Pada kesempatan tersebut, pejabat KLHK dan Komisi IV DPR RI bertemu masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel. Dalam pertemuan itu, Komisi IV DPR RI menggali informasi mengenai kendala dan hambatan yang ditemui Satgas Karhutla di lapangan.
Petugas yang tergabung dalam Satgas Karhutla merespons dengan menjelaskan bahwa banyak lokasi karhutla antara lain akses yang sulit dicapai, peralatan pemadaman yang terbatas, jumlah SDM yang kurang memadai dibandingkan dengan luas wilayah yang terbakar, serta kebiasaan masyarakat membuka lahan dengan cara membakar.
Komisi IV DPR RI kemudian mengapresiasi KLHK yang telah berupaya mengendalikan karhutla dan konsisten dengan langkah-langkah pencegahan.
Di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tampan, Kabupaten Kampar, Riau, Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Budisatrio Djiwandono dari Fraksi Gerindra mengapresiasi komitmen KLHK dalam penegakan hukum karhutla.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani memberi penjelasan upaya yang dilakukan KLHK dalam penegakan hukum karhutla.
Bentuk Relawan Pencegah Api
Dalam kunjungan kerja ke Desa Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimanta Tengah, pelaksana tugas (Plt.) Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK, Hudoyo mendampingi Komisi IV DPR yang dipimpin Wakil Ketua Dedi Mulyadi dari Fraksi Partai Golkar.
Dalam dialog dengan masyarakat peduli api, Komisi IV DPR RI akan mendorong pemerintah untuk membentuk relawan pencegah api agar kejadian karhutla dapat diminimalisir.
Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi IV DPR RI juga mengobservasi tanaman berusia 3-4 tahun.
Sebagai antisipasi permintaan masyarakat terhadap bibit multi purpose tree species (MPTS) yang sangat antusias, KLHK akan membangun 1.000 Kebun Bibit Desa agar lebih memudahkan masyarakat mengakses bibit, serta dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. (OL-09)
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved