Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial menegaskan para pencari suka yang masih terlantar di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat merupakan tanggung jawab United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).
Namun demikian, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada pencari suaka atas dasar kemanusiaan.
"Bagi kemensos akan terus memberikan bantuan kepada pencari suaka dalam konteks kemanusiaan, tapi tentu kita juga harus tahu, kita harus meminta pandangan atau penjelasan serta meminta komitment dari lembaga dunia (UNHCR, IOM) yang punya tanggung jawab terhadap penanganan ini," kata Agus, saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (18/9).
Dikatakanya, perlunya komitmen kedua lembaga dunia itu, untuk memperjelas kepada pemerintah Indonesia terkait kejelasan nasib para pencari suaka yang telantar.
"Bagi pemerintah, untuk menyediakan shilters sebetulnya bukan hal yang rumit. masalah kita menampung mereka itu hal lain, dan kami siap atas nama kemanusiaan. Tapi di luar itu juga ada masalah yang perlu kita siapkan," ucapnya.
Agus mencontohkan salah satu komitment yang harus di jelaskan kepada kedua lembaga dunia tersebut kepada pemerintah yakni jangka waktu pencari suaka mengungsi di Indonesia.
"Misalnya, yang harus dibicarakan itu seperti berapa lama sih ketika kami menerima atau menampung mereka berapa lama kami tampung, Nah itu harus ada kontraknya dengan jelas. Ini kan masalah pertanggungjawaban keuangan juga dari Kementerian Sosial yang ada di pemerintah," ujar Agus
"Harus ada kontraknya yang jelas apakah setahun, kemudian setelah setahun ketika mereka tidak mendapatkan negara tujuan apa, bebannya kepada siapa? Pemerintah indonesia kah atau unhcr kah? Inikan harus jelas," pungkasnya. (OL-09f)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Petugas pemadam kebakaran membutuhkan waktu lebih dari empat jam untuk memadamkan api.
Banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat semakin parah dan meluas mengakibatkan ribuan rumah terus terandam banjir yang kerap terjadi tiap tahun
Berdasar catatan BPBD Pati, akibat banjir tersebut sebanyak 2.921 rumah warga terdampak dan 432 keluarga (1.060 jiwa) hingga saat ini masih mengungsi.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketinggian air akibat luapan Kali Ciliwung yang merendam pemukiman warga sejak Jumat (23/10 malam.
Namun di beberapa titik terparah di Pekalongan, genangan masih mencapai 80 hingga 100 sentimeter, terutama di kawasan Tirto dan sekitarnya.
Berdasarkan data BPBD, di Kabupaten Pekalongan jumlah pengungsi mencapai 1.411 orang dan di Kota Pekalongan meningkat dari sebelumnya 1.472 orang menjadi 2.400 orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved