Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial menegaskan para pencari suka yang masih terlantar di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat merupakan tanggung jawab United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM).
Namun demikian, Menteri Sosial Agus Gumiwang mengatakan, pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada pencari suaka atas dasar kemanusiaan.
"Bagi kemensos akan terus memberikan bantuan kepada pencari suaka dalam konteks kemanusiaan, tapi tentu kita juga harus tahu, kita harus meminta pandangan atau penjelasan serta meminta komitment dari lembaga dunia (UNHCR, IOM) yang punya tanggung jawab terhadap penanganan ini," kata Agus, saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (18/9).
Dikatakanya, perlunya komitmen kedua lembaga dunia itu, untuk memperjelas kepada pemerintah Indonesia terkait kejelasan nasib para pencari suaka yang telantar.
"Bagi pemerintah, untuk menyediakan shilters sebetulnya bukan hal yang rumit. masalah kita menampung mereka itu hal lain, dan kami siap atas nama kemanusiaan. Tapi di luar itu juga ada masalah yang perlu kita siapkan," ucapnya.
Agus mencontohkan salah satu komitment yang harus di jelaskan kepada kedua lembaga dunia tersebut kepada pemerintah yakni jangka waktu pencari suaka mengungsi di Indonesia.
"Misalnya, yang harus dibicarakan itu seperti berapa lama sih ketika kami menerima atau menampung mereka berapa lama kami tampung, Nah itu harus ada kontraknya dengan jelas. Ini kan masalah pertanggungjawaban keuangan juga dari Kementerian Sosial yang ada di pemerintah," ujar Agus
"Harus ada kontraknya yang jelas apakah setahun, kemudian setelah setahun ketika mereka tidak mendapatkan negara tujuan apa, bebannya kepada siapa? Pemerintah indonesia kah atau unhcr kah? Inikan harus jelas," pungkasnya. (OL-09f)
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
SEKRETARIS Jenderal Kemensos Robben Rico mengatakan penerima BLT kesra sudah 85 persen dari target, sedangkan Menko Airlangga mengatakan sudah 26,2 juta orang menerima bantuan itu dari 35 juta
Kementerian Sosial memberikan atensi khusus terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, terutama di wilayah yang masih terisolasi seperti Aceh Tamiang.
Kemensos mendirikan 30 dapur umum yang menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan per hari untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Namun di beberapa titik terparah di Pekalongan, genangan masih mencapai 80 hingga 100 sentimeter, terutama di kawasan Tirto dan sekitarnya.
Berdasarkan data BPBD, di Kabupaten Pekalongan jumlah pengungsi mencapai 1.411 orang dan di Kota Pekalongan meningkat dari sebelumnya 1.472 orang menjadi 2.400 orang.
Senin (19/1) banjir di Kota Pekalongan meluas dari sebelumnya melanda 2 Kecamatan, kini telah merendam ribuanvrunah di 5 kecamatan yakni Wiradesa, Tirto, Sragi, Siwalan, dan Wonokerto.
Berdasarkan pemantauan terbaru, jumlah pengungsi mulai menunjukkan tren penurunan seiring dengan surutnya genangan di beberapa wilayah.
Proses distribusi dilakukan secara terukur agar bantuan tepat sasaran sesuai dengan eskalasi kebutuhan di setiap lokasi.
Selain warga Jakarta Barat, terdapat delapan KK warga Kelurahan Cipete Utara yang terpaksa mengungsi di Mushalla Nurul Iman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved