Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBERADAAN polisi hutan (polhut) dinilai masih minim. Padahal, personel polhut dibutuhkan untuk menjaga sekitar 125 juta hektare hutan di seluruh Tanah Air. Keberadaan aparat polhut pun tercecer pada sejumlah lembaga yakni dua direktorat jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah provinsi.
"Membayangkan jumlah polhut saat ini juga datanya belum terkonsolidasi dan gambarannya ada sekitar 7.000 orang di sejumlah instansi. Polhut di berbagai unit kerja perlu dikonsolidasikan satu komando agar lebih efektif," kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam rapat koordinasi penegakan hukum lingkungan dan kehutanan Gakkum Festival 2019 di Jakarta, Rabu (24/7).
Ia menerangkan saat ini ada sekitar 2.000 polhut pada Ditjen KSDAE KLHK. Adapun polhut pada Ditjen Gakkum KLHK jumlahnya ratusan. Sisanya melekat pada dinas di tingkat provinsi.
Jumlah itu, menurutnya, tergolong minim. Belum lagi diperkirakan ada sekitar 200 polhut yang pensiun, sementara jumlah rekrutan baru tidak sebanding. Tahun ini saja perekrutan baru sebanyak 124 personel.
Ia menegaskan ke depan dibutuhkan membangun polhut yang kuat untuk menjaga sumber daya hutan.
"Kami mengusulkan agar bisa ditambah 2.000 polhut setiap tahunnya. Sedang dihitung pula untuk mencapai rasio yang ideal," ucapnya.
Baca juga: Satgas Polisi Hutan Dikembangkan untuk Cegah Terulangnya Kasus Gajah Bunta
Sementara itu, ancaman kejahatan lingkungan dan kehutanan seperti pembalakan liar, pertambangan ilegal, perambahan hutan dan kejahatan satwa liar masih tetap marak.
Di saat yang sama, risiko pekerjaan polhut juga besar karena berhadapan dengan pelaku kejahatan yang kerap bersenjata dan menggalang massa.
"Ini menjadi tantangan bersama untuk mengonsolidasikan polhut. Kerja polhut penuh risiko karena berhadapan dengan ancaman dari pelaku kejahatan hutan yang memahami seluk-beluk hutan kita," pungkasnya.(OL-5)
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Setelah putusan etik ditetapkan, pelaku akan langsung dikembalikan ke wilayah hukum Polres Tual untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya perubahan cara berpikir dan pendekatan struktural dalam menjaga hutan Indonesia.
Indonesia memiliki berbagai jenis hutan. Ini jenis hutan yang ada di Tanah Air.
Rozikin mengatakan respons dari Gema PS ini karena pihaknya telah merasakan langsung dampak dari kebijakan pemerintah yang dinilainya berpihak kepada rakyat.
KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) saat ini sudah mulai menyebar disejumlah lokasi di pinggiran kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
KLHK memastikan bahwa pemegang izin konsesi dilibatkan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-5, Hustle butik studio kebugaran berbasis olahraga terkemuka di Jakarta dengan bangga memperkenalkan dua kampanye unggulan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved