Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEORANG pegawai swasta bernama Nurullita baru-baru ini mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan guna melaporkan nasibnya.
Nurullita mengklaim dipecat secara sepihak dari perusahaan ekspor-impor tempatnya bekerja akibat berbeda pilihan politik dengan pimpinannya.
dalam menanggapi kabar tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meng-ungkapkan telah mendengar berita tersebut.
“Saya sudah membaca berita tentang itu, tapi nanti saya akan cek dulu kasusnya,” kata Hanif di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kemarin.
Ia berjanji menindak kasus tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tentu kita akan lihat kese-suaian dengan aturannya saja,” tutupnya.
Seperti diberitakan, pemecatan Nurullita berawal dari kehadirannya dalam pidato kebangsaan Jokowi pada aca-ra konvensi Rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, 24 Februari lalu.
Ia mengaku mengalami perundungan dalam perjalanan menuju acara.
Dia pun sempat mengunggah foto dan video terkait aca-ra itu. Namun, menurut dia, tindakannya tersebut malah jadi bahan olok-olok rekan kerjanya di grup WhatsApp.
Keesokan harinya, Nurullita mengaku langsung dipanggil pihak perusahaan dan diminta menandatangani surat pemberhentian
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempertanyakan bukti pemecatan Nurullita.
Anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Habiburokhman kepada wartawan mendapat informasi bahwa Nurullita memilih berhenti, bukan dipecat.
“Saya sudah baca konfirmasi dari perusahaannya, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri dan bukan dipecat. Jadi kita lihat saja bukti-buktinya, apakah benar ada bukti PHK, atau apa ada bukti pemberhentian lain,” ujar dia. (*/P-3)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved