Anggaran Bencana Daerah Cekak

BANYAK pemerintah kabupaten dan kota di ­Indonesia tidak mengalokasikan anggaran memadai untuk penanganan bencana di daerah ma­sing-masing.

Hal itu dikeluhkan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers penanganan tsunami di Selat Sunda di Gedung BNPB, Jakarta, kemarin.

“Peran pemda sangat diperlukan untuk mitigasi dan penanganan bencana, tetapi alokasi anggaran di APBD jauh dari ideal. Seharusnya pemda mengalokasikan dana untuk BPBD 1% dari APBD, tetapi faktanya hanya 0,02%. Dana itu untuk mitigasi prabencana, tanggap darurat, dan penanganan prabencana. Jelang pemilu dikurangi,” kata Sutopo.

Selain anggaran kebencanaan, Sutopo mengkhawatirkan sarana dan prasarana deteksi dini yang tersedia di daerah-daerah rawan bencana yang jauh dari kelayakan.

Dia mencontohkan peralatan early warning system untuk tsunami. Buoy atau alat pendeteksi tsunami di sejumlah daerah banyak yang tidak berfungsi. Dari total 22 buoy di seluruh Tanah Air yang dipasang sejak 2008 pascatsunami Aceh, semuanya sudah mangkrak pada 2012.

“Rusak karena vandalisme dan biaya operasi yang mahal. Anggaran BNPB tahun ini Rp760 miliar. Tahun depan diperkirakan menjadi Rp610 miliar,” ujar Sutopo.

Bantuan pusat
Keluhan Sutopo soal minimnya anggaran bencana daerah tidak dimungkiri Bupati Pandeglang Irna Narulita. Bupati Irna mengaku kesulitan karena dana bencana tahun ini hanya dialokasikan Rp4 miliar dari total APBD perubahan sebesar Rp2,6 triliun.

“Jumlahnya berkurang banyak untuk korban angin puting beliung, kebakaran, dan bencana lain sebelum tsunami. Saya tidak tahu persis, mungkin tinggal Rp200 juta,” ungkap Irna sedih.

“Saya berharap bantuan pemerintah pusat dan swasta. Kami telah menerima dari BNPB Rp500 juta dan Pemprov Jabar Rp5 miliar. Kami lebih mementingkan infrastruktur jalan. Tsunami kan tidak bisa diprediksi,” kilah Irna.

Pemkab Lampung Selatan pun tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan bencana. Padahal, daerah itu tergolong rawan bencana karena berada di wilayah pesisir yang berhadapan dengan Gunung Anak Krakatau. APBD perubahan kabupaten itu pada 2018 mencapai Rp2,8 triliun.

“Untuk bencana, kami anggarkan Rp3 miliar dan sudah terpakai Rp600 juta saat banjir bulan lalu. Kami berharap pemerintah pusat membantu lewat APBN,” jelas Kepala BPBD Lampung Selatan, I Ketut Sukerta.

Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni. “Tidak ada alokasi anggaran bencana. Pemprov melalui Bulog hanya mengalokasikan setiap kabupaten/kota mendapat jatah beras 100 ton saat bencana. Itu saja.”

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menilai anggaran kebencanaan di Indonesia masih belum mendapat porsi yang layak. “Butuh komitmen kuat pemerintah daerah. Kami sepakat menambah anggaran BNPB. Kebencanaan tidak bisa mengandalkan dana siap pakai. (BNPB) perlu tambahan signifikan, setidaknya sekitar Rp3 triliun.”

Kementerian Keuangan akan mendukung bila BNPB mengajukan anggaran tambahan untuk menangani tsunami di Selat Sunda. “Insya Allah support. Dana BNPB masih cukup,” ujar Dirjen Anggaran Askolani.
Tsunami menerjang kawasan pantai di Kabupaten Pandeglang, Serang, Lampung Selatan, dan Tanggamus, Sabtu (22/12) malam. Pada hari keempat pascatsunami, kemarin, BNPB mencatat korban meninggal 430 ­orang, luka-luka 1.498 orang, dan 159 orang hilang (lihat grafik). (Opn/Pro/Nur/EP/BW/Ant/X-3)

Tsunami Selat Sunda ... | Hlm 5