Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PERDANA Menteri Australia John Howard mendapat mosi tidak percaya dari Senat (Majelis Tinggi Parlemen) atas kebijakannya dalam menangani krisis Irak. Itu merupakan mosi tidak percaya pertama bagi seorang perdana menteri dalam 102 tahun sejarah parlemen negeri itu.
Senator-senator dari Partai Buruh yang menjadi oposisi, Partai Hijau (partai sayap kiri), Partai Demokrat, dan Partai Independen bersatu membentuk jumlah mayoritas di Senat untuk meloloskan mosi tak percaya atas Howard dalam sidang hari kedua.
Hasilnya, 34 suara berbanding 31 suara, bagi mosi tidak percaya. Hasil itu dicapai melalui debat yang berlangsung panas selama 11 jam tentang krisis Irak yang dinilai semakin meruncing. Mosi itu mengecam keputusan Howard untuk mengirimkan pasukan ke Irak tanpa melalui persetujuan parlemen dan melawan opini publik.
Pengiriman itu merupakan bagian dari persiapan bersama AS untuk menyerbu Irak. Mosi itu juga menentang keras semua bentuk penggunaan senjata nuklir.(5 Februari/History/BBC/Dok.MI)
Penghargaan bagi saksi pelaku alias justice collaborator (JC) haruslah selektif. Ia mengatakan, PP justice collaborator jangan sampai dijadikan alat transaksi jual beli status JC.
Syarat substantif berupa komitmen membatu penegak hukum menyelesaikan penyelidikan, penuntutan, atau persidangan. Bantuan berupa pemberian informasi penting untuk menyelesaikan kasus.
Sejauh ini Justice collaborator belum banyak berdampak pada kasus tindak pidana korupsi.
Justice collaborator akan lebih efektif diterapkan pada kasus-kasus kejahatan besar atau extra ordinary crime seperti korupsi dan terorisme atau kejahatan lain yang membahayakan negara
Perpaduan sulam dan batik Indonesia merupakan karya yang tidak ternilai. Secara ekonomi mampu menopang pengrajinnya.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KPK komentari Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan mengurangi hukuman mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).
HUKUMAN terhadap narapidana kasus KTP-E Setya Novanto (Setnov) yang dipangkas oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Dari kantor Dinas PUPR Provinsi Sumut, tim KPK membawa sejumlah dokumen penting hasil penggeledahan.
Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik juga dipangkas menjadi 2,5 tahun yang dihitung saat pidana penjaranya selesai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved