Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BERULANG tahun ke-81, aktor dan musisi senior Enteng Tanamal membuktikan diri masih terus produktif. Kamis (9/10) Enteng meluncurkan buku berjudul Memahami Hak Cipta dan Tata Kelola Royalti dalam Industri Musik Indonesia di Jakarta.
Dalam acara, yang sekaligus disertai tiup lilin kue ulang tahun, di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat itu sejumlah tokoh nasional dan tokoh industri musik hadir. Di antaranya adalah Guntur Soekarnoputra, Dwiki Dharmawan, Krisdayanti, dan Lisa A Riyanto.
Enteng mengungkapkan bahwa buku tersebut bukan hanya biografi melainkan mengisahkan juga berbagai peristiwa bersejarah dalam industri musik Indonesia, termasuk lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang pertama di Indonesia, yaitu LMK KCI (Karya Cipta Indonesia).
“Buku ini tak hanya mengisahkan perjalanan bermusik saya, tetapi juga berisi tentang bagaimana seharusnya mengelola royalti berdasarkan pengalaman nyata, bukan teori," demikian keterangan Enteng Tanamal yang diterima Media Indonesia, Kamis (9/10).
"Belakangan banyak ribut-ribut soal royalti kan, nah itu karena ada kesenjangan antara pencipta lagu dan penyanyi atau pemusik," sambung tokoh pejuang hak cipta kelahiran Fak-Fak, 9 Oktober 1944 itu.
Enteng menambahkan bahwa buku tersebut juga dapat bermanfaat bagi media massa. "Buku ini juga bermanfaat bagi media, biar nggak asal tulis tanpa sumber yang jelas. Kita lihat faktanya banyak pencipta yang sudah tua-tua, ada yang sudah meninggal dan meninggalkan ahli waris, mereka semua berharap dengan adanya royalti ini," ungkap penerima Lifetime Achievement Award dari Anugerah Musik Indonesia 2002 ini.
"Kalau yang muda dan lagi ngetop sih mungkin kurang peduli ya, tetapi untuk yang sudah tua-tua ini kan sangat dibutuhkan sekali," lanjutnya.
Minim Penghargaan
Enteng juga menyampaikan bahwa penghargaan atas karya-karya dari pencipta lagu masih minim. Hal tersebut pun berdampak pada banyak pencipta lagu yang hidupnya memprihatinkan.
"Seperti kita tau dan rasakan ya, dulu pencipta lagu itu karyanya dihargai 25 ribu per lagu, itupun jual putus. Jadi lagu mau diapain saja sama produser dia sudah tidak dapat apa-apa lagi," ungkapnya.
Di sisi lain, menurut Enteng Tanamal, penyanyi dan pemusiknya masih cukup mendapatkan pemasukan. "Tapi kalau pemusiknya masih lumayan lah, bisa dapet ratusan ribu, apalagi penyanyinya, kalau lagunya meledak di pasaran bisa dapat juta-jutaan," jelasnya.
"Nah, sekali lagi buku ini bisa jadi panduan bagaimana kita mengelola royalti musik berdasarkan kenyatan. Semoga bermanfaat buat perbaikan tata kelola royalti di Indonesia,” pungkasnya. (M-1)
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Hak Cipta yang diajukan musisi.
Posisi penyelenggara sangat sentral karena memegang kendali atas pengelolaan tiket dan skala pertunjukan.
DJKI mengapresiasi peran guru dan dosen dalam peningkatan pencatatan hak cipta dan paten di lembaga pendidikan sepanjang 2022–2025.
DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kembali menggaungkan pentingnya pembentukan regulasi internasional yang mengatur distribusi royalti hak cipta di era digital.
Situasi ini memperlihatkan bahwa isu seputar pengambilan gambar di ruang publik tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika atau komersial, tetapi juga bersinggungan dengan hak privasi
Pelajari cara membuat video promosi yang aman dan legal tanpa melanggar hak cipta, termasuk tips penggunaan musik, gambar, dan aset lainnya secara sah.
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
“Kita bentuk caranya, misalnya dalam bentuk PNBP di bawah ekonomi kreatif. Setiap pencipta boleh mendaftarkan karyanya dan diverifikasi oleh ekonomi kreatif sehingga lebih clear,"
Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan mengawal revisi UU Hak Cipta agar lebih adil bagi pekerja seni. Armand Maulana dan Ariel Noah sampaikan aspirasi soal sistem royalti
Ia menegaskan, karya musik yang sudah terdaftar di Indonesia tidak boleh lagi didaftarkan ke luar negeri.
Pemerintah Indonesia ajukan proposal hukum internasional ke WIPO untuk tata kelola royalti dan publisher right demi ekosistem musik dan media yang lebih adil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved