Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
Harga minyak dunia yang melonjak menimbulkan kekhawatiran terhadap tekanan fiskal di dalam negeri. Ruang untuk mempertahankan defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% semakin menantang. Sebagai informasi, harga minyak dunia sempat menyentuh kisaran US$140 per barel.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memaparkan sejumlah skenario pergerakan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap defisit APBN RI. Skenario pertama adalah bila terjadi de-eskalasi cepat.
Artinya, harga minyak setelah menyentuh US$140 segera turun ke kisaran US$80–85 dalam waktu dekat. Dalam kondisi ini, rata-rata tahunan masih bisa dijaga di sekitar US$85.
Dalam hal ini tambahan beban subsidi relatif terbatas dan defisit masih bisa dijaga di bawah 3% PDB, yakni sekitar 2,6%–2,7%. “Tapi harus jujur, probabilitas skenario ini rendah karena belum ada sinyal kuat penurunan tensi global,” kata Yusuf kepada Media Indonesia, Minggu (5/4).
Skenario kedua adalah koreksi bertahap. Dalam hal ini harga minyak dunia masih tinggi dalam waktu dekat, lalu turun ke kisaran US$100-an di pertengahan tahun dan mendekati US$90 di akhir tahun.
Dalam skenario ini, kata Yusuf, rata-rata harga tahunan naik ke sekitar US$95–100. Tambahan beban subsidi bisa di kisaran Rp150–160 triliun. “Defisit bergerak sangat dekat ke 3%, sekitar 2,9%. Ini posisi yang sangat rapuh karena hampir tidak ada ruang buffer,” ujarnya.
Skenario ketiga, menurut Yusuf, paling realistis saat ini yakni harga tinggi bertahan lebih lama. Dalam hal ini minyak di kisaran US$130–140 hingga pertengahan tahun, lalu baru turun ke sekitar US$100. Dalam kondisi ini, rata-rata tahunan bisa di atas US$105.
Pada kondisi tersebut tambahan beban subsidi mendekati Rp200–230 triliun dan defisit berpotensi menembus 3%, bahkan ke kisaran 3,1%–3,2%. Artinya batas fiskal kemungkinan dilanggar dalam waktu relatif dekat.
Adapun skenario keempat adalah eskalasi ekstrem, di mana harga tetap di atas US$140 lebih lama. Dalam kondisi ini, kata Yusuf, rata-rata tahunan bisa di atas US$110, beban subsidi melonjak lebih dari Rp250 triliun, dan defisit bisa mencapai 3,3% atau lebih.
“Apalagi kalau kurs ikut melemah. Ini sudah masuk zona tekanan serius terhadap kredibilitas fiskal,” ujarnya.
“Dari seluruh skenario ini, kesimpulan utamanya cukup jelas. Tanpa penyesuaian kebijakan, terutama di sisi energi, menjaga defisit tetap di bawah 3% akan sangat sulit, kecuali kita berada di skenario optimistis yang probabilitasnya kecil,” pungkasnya. (E-3)
DPR RI menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi beban fiskal yang saat ini sudah sangat tertekan.
Penyesuaian tidak bisa dilakukan secara drastis. Dengan harga minyak di level US$140 dan kurs sekitar Rp17.000, harga keekonomian BBM bisa berada jauh di atas harga saat ini.
Pemerintah Pakistan mengambil langkah cepat merespons lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan menggratiskan transportasi umum di ibu kota Islamabad selama satu bulan
Harga BBM Hong Kong tembus US$15,6 per liter di tengah krisis energi global akibat konflik Iran. Dampaknya meluas ke inflasi dan biaya hidup warga.
Menurut Panetta, seiring berlanjutnya konflik, risiko terhadap infrastruktur produksi dan distribusi energi juga semakin meningkat.
DPR RI menilai pemerintah perlu mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi beban fiskal yang saat ini sudah sangat tertekan.
Lonjakan harga minyak global hingga US$100 per barel tekan APBN Indonesia. Pakar soroti dilema subsidi, inflasi, dan potensi perlambatan ekonomi.
Peluncuran delapan butir transformasi budaya kerja nasional dinilai menjadi langkah awal pemerintah yang tepat dalam merespons tekanan global akibat konflik TImur Tengah.
Harga minyak dunia melonjak dan rupiah melemah menekan APBN 2026. Ekonom ingatkan disiplin fiskal penting untuk cegah defisit hingga 6% dan jaga stabilitas ekonomi.
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved