Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mendorong agar posisi pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diisi figur yang independen dan tidak mudah diintervensi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Dorongan itu muncul setelah penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu (28/1), membekukan peningkatan bobot Indonesia dalam indeks globalnya. Kebijakan itu langsung memberi tekanan pada pasar saham dan diikuti pengunduran diri sejumlah pimpinan lembaga di sektor pasar keuangan.
"Saya betul-betul usul kepada Presiden dan sepanjang Presiden sudah setuju dengan reformasi di pasar modal dengan menaruh orang yang tidak bisa diintervensi," ujarnya di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/2).
Luhut menilai kewenangan Ketua OJK perlu diperkuat, termasuk dalam fungsi investigasi dan koordinasi, sehingga tidak lagi terjadi silo atau sekat kekuasaan di antara para komisioner.
MSCI sebelumnya telah mengirim empat surat kepada pemerintah terkait isu transparansi pasar modal, namun belum sampai ke pengetahuan Presiden. Karena itu, kata Luhut, pembenahan tata kelola dan peningkatan transparansi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan investor.
"Kalau Presiden memerintahkan itu secara transparan, dan kewenangan dari Ketua OJK itu tidak ada silo-silo kepada komisioner-komisioner, saya kira kepercayaan itu akan segera balik," tegasnya.
DEN, lanjutnya, tengah menyiapkan berbagai usulan reformasi yang akan disampaikan kepada Presiden. Tim juga melakukan pembandingan dengan pasar modal di negara-negara ASEAN. Luhut mencontohkan pengalaman India yang berhasil menarik arus modal masuk hingga sembilan kali lebih besar dibandingkan dana yang keluar setelah melakukan reformasi dan membangun kredibilitas.
"Karena pengalaman di India, begitu mereka melakukan reformasi (pasar modal) dengan baik, dan membangun kredibilitas bagus, dana yang masuk itu sembilan kali lebih besar dari dana yang keluar. Kita juga berharap itu terjadi di Indonesia," harap Luhut.
Ia menambahkan, MSCI menilai Indonesia memiliki peluang besar selama pemerintah menunjukkan komitmen pada independensi lembaga dan transparansi.
Luhut bahkan mengusulkan agar posisi strategis di pasar modal diisi oleh kalangan muda yang berpengalaman, memiliki kredibilitas, dan tidak dapat diintervensi pihak mana pun, namun tetap mendapat mandat langsung dari Presiden sehingga dapat melapor setiap saat. Menurutnya, kredibilitas di mata MSCI sangat penting karena akan menjadi fondasi bagi meningkatnya kepercayaan investor.
“Hal itu akan membangun kepercayaan yang besar terhadap pasar modal kita,” pungkas Luhut. (E-4)
PEJABAT Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengungkapkan, pihaknya akan meningkatkan transparansi pasar modal.
Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengatakan BEI dijadwalkan kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI pada 11 Februari 2026.
BEI angkat bicara terkait sejumlah perkara dugaan manipulasi dan kejahatan pasar modal atau dikenal praktik saham gorengan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) untuk membahas rencana peningkatan porsi saham beredar (free float) 15%.
Peningkatan batas minimal free float saham menjadi 15% serta rencana demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal nasional.
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Ini syaratnya!
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Panitia seleksi (pansel) memastikan proses seleksi bebas dari nepotisme.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved