Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Januari 2026 sebesar 3,55%. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, inflasi tersebut dipengaruhi oleh faktor pembanding yang rendah (low base effect), khususnya akibat kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025.
"Secara year on year, Indeks Harga Konsumen meningkat dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 109,75 pada Januari 2026," ujar Ateng dalam konferensi pers, Senin (2/2).
Inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencatat inflasi 11,93% dengan andil inflasi sebesar 1,73%. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok tersebut ialah tarif listrik, seiring berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari–Februari 2025. Selain itu, emas perhiasan menjadi komoditas dengan andil inflasi yang signifikan di luar kelompok perumahan.
Ateng menambahkan, secara tahunan seluruh komponen inflasi mengalami kenaikan. Komponen harga yang diatur pemerintah mencatat inflasi 9,71% dengan andil terbesar yakni 1,77% terutama disumbang oleh tarif listrik, tarif air minum PDAM, serta harga rokok.
Komponen inti mengalami inflasi 2,45% dengan andil 1,59%, didorong oleh emas perhiasan, biaya pendidikan tinggi, sewa rumah, dan mobil. Sementara itu, komponen harga bergejolak mencatat inflasi 1,14% dengan andil 0,19%, terutama berasal dari beras, daging ayam ras, dan bawang merah.
Sementara itu, secara bulanan (month to month/mtm), BPS mencatat deflasi sebesar 0,15% pada Januari 2026 seiring penurunan IHK dari 109,92 pada Desember 2025 menjadi 109,75. Deflasi bulanan ini juga tercermin pada inflasi tahun kalender (year to date/ytd) Januari 2026 yang tercatat minus 0,15%.
Deflasi Januari 2026 terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi 1,03% dengan andil deflasi sebesar 0,30%. Komoditas utama penyumbang deflasi pada kelompok tersebut antara lain cabai merah dengan andil 0,16%, cabai rawit sebesar 0,08%, serta bawang merah sebesar 0,07% akibat panen raya. Selain itu, daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing memberikan andil deflasi 0,05% dan 0,03%.
Deflasi juga didorong oleh penurunan harga bensin dan tarif angkutan udara yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,03%.
Berdasarkan wilayah, secara bulanan terdapat 20 provinsi mengalami inflasi dan 18 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Maluku Utara sebesar 1,48%, sementara deflasi terdalam terjadi di Sumatra Barat sebesar 1,15%. Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tercatat mengalami deflasi pada Januari 2026 setelah mengalami inflasi pada Desember 2025.
Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Aceh sebesar 6,69%, sementara inflasi terendah terjadi di Lampung sebesar 1,90%. Tiga provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi pada Januari 2026 yakni Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat, yang dipengaruhi oleh faktor low base effect, terutama pada tarif listrik.
"Dengan demikian, meskipun secara bulanan terjadi deflasi pada Januari 2026, inflasi tahunan masih dipengaruhi oleh faktor pembanding yang rendah, terutama pada komoditas tarif listrik," pungkas Ateng. (I-2)
Meski sempat dipengaruhi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi, fluktuasi harga di pasar tradisional dinilai masih wajar dan tidak menimbulkan gejolak signifikan menjelang ramadan.
Beberapa komoditas tercatat mengalami kenaikan harga, yakni cabai merah, kacang tanah, seledri, dan ikan kembung. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai merah sebesar 7,36%.
Harga bahan pokok di Pasar Induk Kramat Jati dan wilayah Jakarta awal Februari 2026 mengalami lonjakan signifikan, terutama pada komoditas cabai dan bawang merah menjelang bulan suci Ramadan.
Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 6 Januari 2026, komoditas seperti beras, daging ayam, telur ayam, gula, dan daging sapi masih mencukupi untuk tiga bulan ke depan.
Penyaluran ini ditujukan untuk memperkuat ketersediaan stok minyak goreng rakyat sekaligus menjaga keterjangkauan harga di pasaran, terutama menjelang bulan Ramadan.
SUMATRA Utara diproyeksikan mencatatkan deflasi minimal sebesar 0,56% secara bulanan pada Januari 2026 akibat penurunan harga pangan hortikultura.
KEMENTERIAN Pertanian menyampaikan harga beras kembali menjadi penyelamat stabilitas harga pangan nasional.
BERDASARKAN rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) DIY) peda Agustus 2025 secara bulanan mengalami defiasi sebesar 0,24% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juli 2025.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa pada Agustus 2025 terjadi deflasi sebesar 0,08% atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK).
SUMATRA Utara berisiko menghadapi tekanan ekonomi yang lebih dalam jika tren deflasi berlanjut pada Juli 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved