Regulasi Belum Kuat, Pernyataan Pejabat Justru Bikin Pasar Takut

GURU Besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus pengamat pasar modal Budi Frensidy berpandangan, regulasi pasar modal nasional saat ini masih belum cukup kuat untuk secara efektif mencegah praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan.

Di tengah kondisi regulasi yang dinilai masih lemah tersebut, Budi menilai pernyataan pejabat pemerintah yang terus disampaikan ke ruang publik justru berpotensi memperburuk sentimen pasar dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar. 

"Yang diperlukan justru para menteri atau pejabat terkait tidak terus-terusan berbicara di depan media karena menambah sentimen negatif. Jangan bikin pasar atau pelaku pasar takut," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (1/2).

Baca juga : Sepekan Perdagangan Saham, IHSG Naik 4%

Pasar ekuitas Indonesia sendiri tengah mengalami peningkatan volatilitas dan pengawasan struktural dalam beberapa hari terakhir, yang dipicu oleh pengumuman signifikan dari penyedia indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International). Pada Rabu, 28 Januari 2026, MSCI menyatakan pembekuan terhadap setiap peningkatan bobot Indonesia dalam indeks globalnya, yang langsung memicu koreksi pasar secara tajam.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun dari level 8.980,23 pada 27 Januari menjadi 8.320,56 pada 28 Januari, lalu kembali melemah ke posisi 8.232,20 pada 29 Januari 2026, sebelum akhirnya stabil di level 8.329,61 pada 30 Januari.

Budi menekankan, pemerintah seharusnya memulai dari penyusunan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan manipulasi pasar, mengingat praktik tersebut tidak mudah diidentifikasi. 

Baca juga : IHSG Anjlok di Bawah 9.000 Terseret Isu Independensi BI

"Saat ini, regulasi yang ada masih belum cukup kuat untuk mencegah manipulasi," tegasnya. 

Salah satu kelemahan utama, lanjut Budi, adalah persoalan data kepemilikan saham yang belum lengkap dan detail, terutama jika pemegang saham berbentuk perseroan terbatas (PT), terlebih lagi ketika investor asing menggunakan perusahaan sekuritas asing. Hal inilah yang juga menjadi sorotan MSCI.

Dihubungi terpisah, ekonom senior Prasasti Piter Abdullah Redjalam menilai, sikap pemerintah dan otoritas yang menegaskan tidak akan mentolerir praktik manipulatif harga saham, seharusnya tidak disampaikan melalui konferensi pers atau sekadar mengumbar janji-janji.

“Yang ditunggu oleh pasar bukan slogan atau janji-janji, tetapi tindakan dan kebijakan nyata,” ujar Piter.

Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pasar, khususnya untuk mengidentifikasi letak kelemahan yang ada, apakah bersumber dari regulasi, penegakan hukum, atau lemahnya koordinasi antar-otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Kejadian-kejadian saat ini sudah cukup menjadi bukti bahwa memang ada masalah dalam pengaturan dan pengawasan pasar,” pungkas Piter.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan. Pemerintah, katanya, berkomitmen  memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Terkait dengan penelitian praktik spekulatif yang merusak pasar, pemerintah tidak mentolerir praktik saham gorengan manipulatif yang merugikan investor serta merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia,” ujar Airlangga di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1).

Ia menjelaskan, penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional. 

Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat arus penanaman modal asing atau foreign direct investment (FDI) yang dibutuhkan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Airlangga, pemerintah telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Arahan tersebut mencakup reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum saham yang beredar di publik atau free float menjadi 15% sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern internasional. (H-2)