Pemerintah Tancap Gas Benahi Pasar Modal, Investor Diminta Tetap Tenang

Pemerintah mulai mengambil langkah tegas untuk membenahi pasar modal Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar, termasuk reformasi struktural melalui demutualisasi bursa.

Airlangga menegaskan pembenahan ini menjadi prioritas untuk memperkuat transparansi dan kredibilitas pasar modal nasional.

Selain demutualisasi, pemerintah juga mendorong peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15% sesuai standar global. Kebijakan ini akan memperbesar porsi saham yang dilepas ke publik sehingga perdagangan dinilai lebih terbuka dan tidak mudah dimanipulasi.

Baca juga : Airlangga: Demutualisasi BEI demi Kurangi Konflik Kepentingan

“Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik, sehingga bursa menjadi transparan, likuid, dan berintegritas,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1).

Pemerintah juga akan memperketat aturan beneficial ownership untuk memastikan pemilik akhir saham teridentifikasi secara jelas, termasuk mempertegas afiliasi pemegang saham. Airlangga menyebut percepatan demutualisasi ditujukan agar Bursa Efek Indonesia (BEI) sejajar dengan bursa modern internasional.

Di saat yang sama, Airlangga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik spekulatif yang merusak pasar, terutama manipulasi harga saham atau saham gorengan. Praktik tersebut dinilai merugikan investor sekaligus menghancurkan integritas pasar modal Indonesia.

Baca juga : OJK Pastikan Proposal Free Float Sesuai Standar Global MSCI

Menurutnya, penyalahgunaan pasar tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional dan menghambat masuknya investasi asing.

Untuk penegakan aturan, Bursa Efek Indonesia bersama aparat penegak hukum akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang melanggar peraturan bursa, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maupun undang-undang jasa keuangan yang berlaku.

Airlangga menambahkan Presiden juga menginstruksikan Kementerian Keuangan, OJK, dan BEI memastikan operasional bursa tetap berjalan normal dalam masa transisi.

“Tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan pasar modal. Pejabat pelaksana tugas akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan pengawasan berjalan tanpa gangguan,” kata Airlangga.

Ia menutup dengan mengutip pesan Presiden Prabowo kepada investor domestik dan mitra internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan pemerintah berdiri penuh di belakang pasar keuangan nasional.

“Pemerintah berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” pungkasnya. (Z-10)