Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan produksi batu bara Indonesia pada 2026 dipangkas menjadi kisaran 600 juta ton. Angka tersebut mengacu pada persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara tahun 2026 yang saat ini masih dalam tahap kajian Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba).
“Kurang lebih di sekitar 600 juta ton, bisa kurang, bisa lebih sedikit. Jangan disebut pasti karena itu berbahaya,” ujarnya dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).
Jika dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara sepanjang 2025 yang mencapai 790 juta ton, proyeksi produksi 2026 ini menunjukkan penurunan sekitar 24,05%. Menurut Bahlil, penurunan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan batu bara.
Ia menjelaskan, dari total produksi batu bara pada 2025 sebesar 790 juta ton, sekitar 65,1% diekspor, sementara 32% diserap pasar domestik. Indonesia sendiri menyuplai sekitar 514 juta ton atau setara 43% dari pasokan batu bara global. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan, yang pada akhirnya menekan harga batu bara di pasar.
"Oleh karena itu, kami akan melakukan revisi. Jadi produksi batu bara kita akan turunkan," ucap Politikus Partai Golkar itu.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan keberlanjutan sektor pertambangan.
Bahlil menekankan pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi pada eksploitasi jangka pendek. Menurutnya, sumber daya tambang harus dikelola secara berkelanjutan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan prinsip keadilan. (E-4)
Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kondisi mengkhawatirkan.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan regulasi terkait penetapan Harga Pokok Minimum (HPM) timah dalam waktu dekat.
UPAYA Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) dalam menertibkan aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) memasuki babak baru.
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto yang telah menyetujui mandatori campuran etanol sebesar 10% (E10).
Lampaui Target, Lifting Minyak Bumi 2025 Capai 605,3 Ribu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved