Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam turut buka suara terkait dengan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 yang telah diketok oleh pemerintah.
Bob mengatakan bahwa rentang alpha UMP 2026 yang sangat tinggi menjadi faktor ketidakpastian baru untuk dunia usaha. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menekan perusahaan di tengah situasi ekonomi yang belum stabil dan tingginya angka pengangguran.
“Pengusaha dan buruh seperti diadu dan pemda tidak pertimbangkan dengan kondisi dunia usaha yang sedang tertekan dan banyaknya pengangguran,” kata Bob saat dihubungi, Kamis (25/12).
Lebih lanjut, Bob menegaskan bahwa konsep alpha seharusnya mencerminkan tingkat produktivitas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan produktivitas nasional masih berada di kisaran 1,5 hingga 2,0%.
Selain itu, Bob Azam juga menyoroti kemampuan bayar upah minimum yang dinilai masih terbatas. Ia menyebut hanya sekitar 35% perusahaan yang benar-benar memiliki kemampuan membayar upah minimum sesuai ketentuan.
“Kemampuan bayar upah minimum juga rendah, cuma sekitar 35%. Karena itu, sebaiknya perusahaan yang memang mampu saja yang melakukan penyesuaian melalui mekanisme bipartit,” katanya.
Ia mengingatkan agar kebijakan tidak dipaksakan tanpa melihat kemampuan perusahaan. Menurutnya, pemaksaan justru dapat berdampak buruk bagi tenaga kerja itu sendiri.
“Kalau dipaksakan, ujung-ujungnya perusahaan melakukan efisiensi karyawan atau bahkan menutup usahanya,” pungkas Bob Azam.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri menyebutkan bahwa ada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Selatan yang saat ini belum mengumumkan UMP.
“(Tinggal) Papua,” kata Indah singkat saat dihubungi, Kamis (25/12).
Namun sayangnya, dirinya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut alasan satu provinsi tersebut belum mengumumkan UMP hingga hari ini.
(H-3)
DI Indonesia ditemukan masih ada sekitar 14 juta pekerja yang menerima upah di bawah standar, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta merupakan hasil pembahasan panjang dan transparan di Dewan Pengupahan,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada 29-30 Desember 2025. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi utama: Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung.
Pemerintah melalui masing-masing Pemerintah Daerah telah resmi merilis penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar 6,17% menjadi Rp5,73 juta per bulan belum mampu menutup tingginya biaya hidup di ibu kota. Alih-alih menyejahterakan, UMP tersebut justru masih berada di bawah kebutuhan hidup layak, memicu protes buruh yang menilai kebijakan upah kian menjauh dari realitas sehari-hari.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada 29-30 Desember 2025. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi utama: Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung.
Sebanyak 20 ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara dan Gedung Sate pada 29-30 Desember 2025 untuk memprotes penetapan UMP dan UMSP 2026.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved