JK Soroti Jebakan Ekonomi Bergantung pada Tambang yang Merugikan Fiskal dan Lingkungan

MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) memperingatkan Indonesia masih terperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah, dengan ketergantungan berlebih pada sektor tambang yang justru merugikan fiskal dan lingkungan.

Ia menilai kesalahan kebijakan, termasuk insentif untuk pertambangan alih-alih manufaktur, serta ketidakpastian hukum, menghambat target Indonesia Emas 2045.

JK menilai, Indonesia  masih terjerat dalam middle income trap dengan struktur ekonomi yang timpang, bergantung pada sumber daya alam ekstraktif ketimbang industri bernilai tambah tinggi.

Baca juga : BFI Dukung Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkatkan Fasilitas Industri Tambang

"Ekonomi kita harus naik sekitar empat kali lipat dari sekarang agar pendapatan per kapita melampaui USD 15.000 dan masuk kategori negara berpendapatan tinggi," tegas JK dalam keynote speech Sarasehan Ekonomi di Arsjad Rasjid Lecture Theater, Kampus Unhas, Senin (15/12).

JK menilai, target ambisius itu justru terhambat oleh kesalahan kebijakan fiskal yang dinilai memanjakan"sektor tambang, seperti nikel dan batubara, melalui insentif seperti tax holiday.

Padahal, menurutnya, insentif seharusnya diarahkan ke sektor manufaktur yang memiliki efek berantai lebih luas terhadap penyerapan tenaga kerja dan transfer teknologi.

Baca juga : DPR Minta Negara Perkuat Pengawasan Tambang di Morowali

"Kesalahan terbesar kita adalah memberikan insentif besar kepada sektor sumber daya alam. Padahal seharusnya ke sektor manufaktur," ujarnya.

Ia juga mengkritik keras kebijakan hilirisasi yang tidak berkeadilan. Menurut JK, industri pengolahan nikel justru banyak dikuasai pihak asing, sementara negara menanggung beban kerusakan lingkungan dan kerugian fiskal.

"Pertumbuhan ekonomi di daerah tambang memang tinggi, tetapi itu bukan untuk rakyat. Pajaknya minim, lingkungan rusak, keuntungan dibawa keluar," sindirnya.

Persoalan mendasar lain yang disorot adalah lemahnya kepastian hukum dan regulasi yang sering berubah-ubah, menyebabkan minat investasi di Indonesia kalah dari negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand.

Hal ini diperparah oleh tren global seperti deglobalisasi dan nasionalisme ekonomi yang memukul permintaan komoditas andalan Indonesia.

Di tingkat domestik, JK mengungkap indikasi perlambatan ekonomi yang nyata: daya beli melemah, pengangguran terselubung meningkat, dan pasar kerja tak mampu menyerap lulusan perguruan tinggi.

"Sekarang 25% pengemudi ojek online itu sarjana. Ini sinyal ketidakseimbangan yang serius," paparnya.

Sebagai solusi, JK mendorong penataan ulang strategi ekonomi dengan fokus pada penguatan industri manufaktur, pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja, serta reformasi hukum yang mendukung iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

"Ekonomi bukan hanya soal pasar saham. Lihatlah pasar-pasar rakyat, di sanalah kondisi ekonomi yang sesungguhnya," pungkas JK mengingatkan. (H-3)