Buruh Mundurkan Jadwal Aksi Tolak Penaikan UMP menjadi 24 November

AKSI ratusan ribu buruh di eluruh Indonesia yang sebelumnya direncanakan pada Sabtu (22/11) diubah menjadi Senin (24/11) dengan tuntutan menolak kenaikan Upah Minimum 2026 versi pemerintah yang hanya naik rata-rata Rl90 ribu per bulan.

Presiden KSPI yang juga Presiden Partai, Buruh Said Iqbal menjelaskan, alasan menggantikan jadwal aksi pada 22 November karena merupakan hari libur yang jatuh pada hari Sabtu. 

“Dengan demikian, berarti istana dan DPR RI juga libur. Sehingga aksi dianggap tidak efektif yang akhirnya disepakati aksi akan dilaksanakan 24 November 2025,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (20/11).

Baca juga : Tolak Kenaikan UMP DKI 3,38%, Jutaan Buruh Persiapkan Mogok Nasional

Dalam aksi yang akan dilaksanakan Senin mendatang, buruh menolak kenaikan upah minimum versi Menaker yang diperkirakan hanya naik dikisaran Rp90 ribu/bulan. Angka ini didapat dari nilai inflansi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12% dalam rentang waktu Oktober 2024 hingga September 2025. Maka dengan rumus sesuai putusan MK No 168 Tahun 2024, didapat kenaikan upah minimum 2026 versi Menaker adalah 3,75%. 

"Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia (rata-rata 38 provinsi) adalah tidak lebih dari Rp 3 juta per bulan. Maka rata-rata kenaikan upah minimum adalah di kisaran 90 ribu per bulan," ucap Iqbal.

Di sisi lain, Iqbal menyampaikan 3 opsi kemungkinan kenaikan upah minimum yang dapat dinegosiasikan. Pertama, tuntutan awal buruh sebesar 8,5-10,5%. Kedua, sebesar 7,77% yang berasal dari perhitungan 2,65% inflasi ditambah 1,0 indeks tertentu dikalikan 5,12% pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tetap menggunakan sekurang-kurangnya kenaikan upah minimum sebesar 6,5% berdasarkan kenaikan upah minimum tahun lalu yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dikarenakan data makro ekonomi, seperti inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahun ini hampir sama nilainya dengan tahun lalu.

Baca juga : Buruh Harap Pj Gubernur DKI Gunakan Diskresi untuk Putuskan UMP 2024

Menurutnya, langkah aksi ini merupakan konsekuensi logis dari sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan kepentingan kelas pekerja dan berpotensi memaksakan nilai kenaikan upah dengan indeks tertentu yang rendah, sehingga berdampak langsung pada penurunan daya beli buruh di seluruh Indonesia.

Ia menegaskan, bahwa aksi ini merupakan gerakan nasional yang akan dilakukan secara serentak di kota-kota industri. Untuk wilayah Jakarta, aksi dipusatkan di Istana Negara atau di DPR RI pada 24 November 2025. Menurutnya, keputusan final apakah aksi dipusatkan di Istana atau DPR RI ditentukan sesuai dinamika lapangan. Di Jakarta sendiri, aksi nasional tersebut diperkirakan diikuti sebanyak 15 ribu buruh.

Sementara itu, di Bandung, aksi akan berlangsung di Gedung Sate, Jawa Barat. Di Serang, aksi dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Banten. Di Semarang, massa buruh akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Di Surabaya, aksi sentral dipastikan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur dan diperkirakan mencapai lebih dari 10 ribu peserta aksi karena wilayah tersebut termasuk salah satu kawasan industri terbesar. 

Selanjutnya aksi juga dilakukan di Batam, Kepulauan Riau di depan Kantor Wali Kota Batam. Ia menegaskan bahwa aksi juga dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di depan Kantor Gubernur Banjarmasin, sementara di Samarinda, Kalimantan Timur aksi akan dipusatkan di kantor gubernur wilayah tersebut.

Aksi besar juga akan dilangsungkan di Banda Aceh, Aceh, kemudian di Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara, dilanjutkan di Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu, kemudian akan dilakukan di Pekanbaru, Provinsi Riau. Aksi turut dilakukan di Sulawesi Selatan yang disebut Iqbal sebagai wilayah militansi tinggi dengan sentral aksi berada di Kota Makassar. Dirinya juga menyebut aksi di Morowali, Sulawesi Tengah, yang akan dilakukan di kantor Bupati Morowali. Selain itu aksi dipastikan berlangsung di Manado, Sulawesi Utara dan di Konawe, Sulawesi Tenggara sebagai wilayah industri berbasis pertambangan dan manufaktur. 

Untuk wilayah timur, aksi juga akan berlangsung di Ternate, Maluku Utara, kemudian di Ambon, Maluku, serta di Mimika, Papua Tengah sebagai wilayah operasi pertambangan besar, dilanjutkan dengan aksi buruh di Merauke, Papua Selatan. Kemudian buruh dari wilayah Nusa Tenggara Timur melakukan aksi di Kota Kupang dan buruh di wilayah Nusa Tenggara Barat akan bergerak melaksanakan aksi di Lombok atau Mataram. Iqbal menegaskan bahwa selain kota-kota yang sudah disebutkan, masih banyak kota industri lain yang siap bergabung karena rangkaian aksi ini berskala nasional dan menyentuh semua basis buruh industri di Indonesia.

Aksi ini, sambung dia, menjadi bentuk peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam menentukan formula pengupahan serta tidak tunduk kepada tekanan oligarki pengusaha. Ia menyebutkan bahwa buruh tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan, tetapi menuntut penghormatan terhadap kesejahteraan dan martabat pekerja. 

Menurutnya, apabila kebijakan yang diumumkan pemerintah tidak sesuai harapan dan tidak memperhatikan keadilan penghasilan pekerja, maka aksi besar kedua akan dilanjutkan sebagai kelanjutan sikap politik perjuangan buruh. (I-3)