Purbaya Perketat Pengawasan Pakai AI Berantas Under Invoicing Barang Impor

MENTERI Keuangan atau Menkeu Purabaya Yudhi Sadewa mengaku akan memperketat pengawasan terhadap praktik under invoicing yakni praktik ilegal ketika importir melaporkan nilai barang impor lebih rendah dari harga aslinya. Tujuannya untuk mengurangi bea masuk dan pajak impor.

Praktik under invoicing ditemukan Purbaya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (11/11). Ia mendapati ada barang impor dengan harga yang tercantum US$7 (Rp117.000). Padahal di marketplace harga barang tersebut bisa mencapai Rp40 juta-Rp50 juta.

"Saya lihat kualitasnya kemarin amat baik. Harusnya sih itu barang bukan barang murah. Tapi sudah dicek harganya berapa, bukan Rp100 ribuan tapi di-revalue sampai Rp500 ribuan," papar Purbaya dalam media briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (14/11).

Baca juga : Apindo Respons Purbaya Soal Barang Impor Rp50 Juta Jadi Rp117 Ribu

"Jadi dari situ kita dapat tax import tambahan Rp220 juta, dari satu container itu. Nanti yang lain akan kita diperiksa juga, lumayan lah dapet income tambahan," imbuhnya.

Ia meminta Dirjen Bea Cukai untuk menyampaikan kepada perusahaan-perusahaan agar declare barang dan bayar pajak apa adanya.

"Sebelum kami periksa semua impornya dia. Ke depan kita akan meminta perusahaan itu, perusahaan besar rupanya, jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Kalau dia melakukan hal yang sama saya akan larang impor dari perusahaan itu," tegas Purbaya.

Baca juga : Menkeu Purbaya Didukung untuk Berantas Impor Ilegal di Pelabuhan

Ke depan pihaknya akan memperketat terus sistem pengawasan di pelabuhan. "Ketika mereka buka barang, itu kan di lokasi, itu akan bisa diambil fotonya dari Jakarta juga. Jakarta akan bisa monitor apa yang mereka lakukan. Nanti kita coba terapkan pakai AI (artificial intelligence) supaya jalan," paparnya.

"Saya waktu di Surabaya kan lihat juga tempat scanning. Nanti saya akan tarik ke kantor pusat Bea Cukai sini sehingga yang kerja di lapangan bisa dimonitor oleh kantor Bea Cukai pusat, sehingga kalau main-main lebih susah. Kita akan terapkan itu dengan sungguh-sungguh," imbuhnya.

Menanggapi praktik under invoicing, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut dalam praktik seperti ini ada indikasi modus pelaku untuk menekan nominal pajak. Praktik tersebut berpotensi merugikan negara karena nilai barang yang dituliskan terlalu rendah sehingga menurunkan bea masuk dan pajak impor.

"Ada indikasi demikian. Kalau memang benar sedemikian jauh, sebenarnya bisa dikaji oleh instansi dari HS code, 10 digit minimal, dan dunia bergerak trade di FOB (Free on Board) berapa per satuan yang sama, misalnya piece atau kg or yard?" kata Ketua Umum Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto saat dihubungi.

"Kalau 60%-80% less dari harga market place masuk akal. Marketplace kan retail, impornya kan dari FOB. Retailers perlu untung. Tapi kalau sampai bedanya segitu jauh. Wah ya too too much (berlebihan)," imbuhnya. (H-4)