Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu mengungkapkan rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1.
Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan sikap percaya terhadap kebijakan pemerintah dan menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mengganggu iklim investasi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali tidak merasa khawatir dengan wacana kebijakan redenominasi tersebut karena meyakini setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah melewati pertimbangan matang.
“Oh tidak sama sekali (khawatir), sama sekali tidak. Karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan, jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan,” kata Dony saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (11/11).
Lebih lanjut, Dony juga mengatakan bahwa publik tidak perlu meragukan keputusan pemerintah. Pasalmya, wacana redenominasi yang diangkat oleh Menkeu Purbaya tentunya telah melewati kajian komprehensif.
“Oh, saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah jadi sebaiknya ditanya sama Pak Menkeu (Purbaya Yudhi Sadewa), tentu sudah ada kajian yang mendalam, (jadi) tidak usah khawatir. Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik enggk mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat,” beber dia.
Sebelumnya, Purbaya memastikan redenominasi rupiah tidak akan diterapkan di tahun ini maupun tahun depan. Meski penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2025-2029, nantinya Bank Indonesia lah yang akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk dapat menerapkan kebijakan ini. (Fal/M-3)
Pandu menilai Hong Kong berhasil membangun pasar modal yang dalam, likuid, dan kredibel, bahkan mencatat rekor global jumlah IPO pada tahun lalu.
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Danantara Indonesia untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada Moody's.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi memulai groundbreaking proyek hilirisasi fase I.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pentingnya pembenahan kelembagaan dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam melanjutkan agenda pembangunan nasional.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim telah lama mengetahui keberadaan safe house di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bentuk terapi kejut.
Penempatan PNM di bawah nauangan Kemenkeu bertujuan agar lembaga itu secara langsung menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Modus yang dilakukan kapal-kapal asing itu biasanya treaty shopping atau praktik penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty oleh subjek pajak.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved