Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu mengungkapkan rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah dari Rp1.000 menjadi Rp1.
Menanggapi hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan sikap percaya terhadap kebijakan pemerintah dan menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan mengganggu iklim investasi.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya sama sekali tidak merasa khawatir dengan wacana kebijakan redenominasi tersebut karena meyakini setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah telah melewati pertimbangan matang.
“Oh tidak sama sekali (khawatir), sama sekali tidak. Karena buat kita apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan, jadi tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan,” kata Dony saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (11/11).
Lebih lanjut, Dony juga mengatakan bahwa publik tidak perlu meragukan keputusan pemerintah. Pasalmya, wacana redenominasi yang diangkat oleh Menkeu Purbaya tentunya telah melewati kajian komprehensif.
“Oh, saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah jadi sebaiknya ditanya sama Pak Menkeu (Purbaya Yudhi Sadewa), tentu sudah ada kajian yang mendalam, (jadi) tidak usah khawatir. Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik enggk mungkin melakukan sesuatu yang tidak terbaik untuk masyarakat,” beber dia.
Sebelumnya, Purbaya memastikan redenominasi rupiah tidak akan diterapkan di tahun ini maupun tahun depan. Meski penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi masuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan 2025-2029, nantinya Bank Indonesia lah yang akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk dapat menerapkan kebijakan ini. (Fal/M-3)
BADAN Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia akan menjalankan governance resetguna penguatan fundamental Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
Prabowo menyaksikan penandatanganan perjanjian kerangka kerja antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dan perusahaan teknologi Inggris Arm Limited.
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan dari 12 perusahaan investasi terbesar dunia dalam upaya memperkuat kemitraan strategis, dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC.
COO Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria melakukan kunjungan kerja ke Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Padang–Sicincin.
Mengapa polemik LPDP memicu kemarahan publik? Simak fakta terbaru soal 44 alumni wanprestasi, sanksi pengembalian dana, hingga kritik tajam Menkeu.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan agar keekonomian harga gas yang diproduksi Inpex di Blok Masela tetap kompetitif.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2025 akan terus berlanjut hingga 2026.
Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim telah lama mengetahui keberadaan safe house di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bentuk terapi kejut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved