DPR: Revisi UU Migas Perkuat Regulasi Sektor Energi dan Dorong Iklim Investasi Positif

RENCANA revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat regulasi sektor energi nasional sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif yakni memberikan kepastian bagi investor.

Regulasi harus lebih adaptif terhadap dinamika industri energi global dan kebutuhan nasional saat ini. Dukungan terhadap sektor energi dengan kepastian regulasi baik dari DPR maupun pemerintah, dipandang krusial.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menyatakan Kementerian ESDM tengah menyiapkan serangkaian terobosan untuk menjawab kekhawatiran investor mengenai kepastian regulasi sektor energi yang dinilai masih lemah.

Baca juga : Kelangkaan BBM SPBU Swasta, Legislator Dorong Pemerintah Perkuat Komunikasi Publik

"Pemerintah menawarkan insentif fiskal yang lebih kompetitif, termasuk peningkatan split bagi hasil untuk kontraktor di wilayah frontier," ujar Dwi beberapa waktu lalu.

Kepastian regulasi tersebut tak lepas dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang masih dalam pembahasan di DPR.

Dwi menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi antar lembaga mengenai mandeknya pembahasan RUU Migas yang menjadi inisiatif DPR. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan negara dengan kebutuhan dunia usaha.

Baca juga : Prabowo Sebut Pejabat yang Punya Pemikiran Aneh dan Persulit Regulasi Harus Minggir 

"Prinsipnya sederhana, bahwa regulasi baru harus memberikan kepastian, jaminan keberlanjutan investasi, tetapi tentunya dengan tetap menjaga kedaulatan negara atas sumber daya migas," katanya.

Sedangkan dari sisi pemerintah, dalam upaya menarik investasi, pemerintah juga berkomitmen memperkuat kapasitas nasional khususnya terkait capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor hulu migas.

Hingga pertengahan tahun 2025, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi TKDN pada proyek strategis nasional (PSN) telah mencapai 58%, jauh di atas target 18%. Sementara itu, pada proyek non-PSN, TKDN tercatat sebesar 59%, melampaui target 57%. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat industri migas nasional dalam memberdayakan pelaku usaha dalam negeri dan memperkuat kemandirian industri nasional.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyebut revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) menjadi langkah penting dalam memperkuat regulasi sektor energi nasional.

Putri mengatakan revisi tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor migas, memperbaiki iklim investasi, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

“Revisi UU Migas diharapkan dapat menghadirkan aturan yang lebih adaptif, mendorong investasi baru, sekaligus memperkuat pengelolaan migas agar mampu menopang ekonomi nasional,” ujarnya. 

Putri menyebutkan komitmen Komisi XII DPR RI untuk terus mengawal kebijakan energi, memperkuat regulasi, dan mendorong investasi agar sektor migas tetap menjadi pilar ekonomi nasional yang juga beradaptasi dengan era transisi energi.

Revisi UU Migas merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan kepastian hukum di sektor energi. Dengan regulasi yang adaptif dan jelas, investor akan merasa lebih yakin menanamkan modal di Indonesia. (H-2)