Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Dalam satu bulan pertama masa jabatannya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung tancap gas dengan sederet kebijakan besar yang mengguncang dunia ekonomi nasional.
Langkah-langkah strategis ini tidak hanya menyasar pemulihan ekonomi, tetapi juga memastikan pertumbuhan inklusif yang berpihak pada industri, pelaku UMKM, dan masyarakat luas.
Berikut adalah 12 gebrakan kebijakan Purbaya yang jadi sorotan publik dan pelaku ekonomi.
Purbaya menggelontorkan dana Rp200 triliun ke bank-bank BUMN (Himbara) guna memperkuat likuiditas nasional. Tujuannya jelas — mendorong penyaluran kredit agar roda ekonomi terus berputar dan sektor riil kembali bergairah. Kebijakan ini diprediksi akan mempercepat pemulihan pasca-pandemi serta menstimulasi investasi baru.
Untuk memberi napas pada industri tembakau yang tertekan selama tiga tahun terakhir, Purbaya memastikan tidak ada kenaikan cukai rokok pada 2026. Keputusan ini disambut positif oleh jutaan pekerja di sektor tembakau dan para petani.
Dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem perpajakan, Purbaya menghadirkan tim ahli di luar Kementerian Keuangan untuk menuntaskan persoalan sistem Coretax dalam waktu sebulan. Langkah cepat ini dinilai sebagai sinyal kuat reformasi digital fiskal di era baru.
Purbaya berencana menarik kembali anggaran kementerian/lembaga yang gagal menyerap anggarannya dengan baik. Dana tersebut akan dialihkan ke program prioritas Presiden Prabowo Subianto, agar setiap rupiah APBN memberi dampak maksimal pada rakyat.
Kabar gembira bagi pekerja sektor padat karya! Pemerintah memberikan diskon pajak PPh 21 bagi karyawan bergaji hingga Rp 10 juta, di mana pajaknya akan ditanggung pemerintah. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi domestik.
Purbaya menegaskan komitmen penegakan hukum pajak dengan mengejar 200 penunggak pajak besar yang sudah inkrah, dengan total nilai mencapai Rp50-60 triliun. Langkah tegas ini menandakan era baru transparansi dan keadilan fiskal.
Purbaya juga mengumumkan operasi besar pemberantasan rokok ilegal dari tingkat warung hingga platform e-commerce. Pemerintah ingin menertibkan pasar dan melindungi industri legal yang taat pajak.
Untuk memperkuat pembangunan daerah, Purbaya menaikkan transfer ke daerah sebesar Rp43 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp693 triliun pada 2026. Dana ini akan mempercepat pemerataan ekonomi dan memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Pelaku UMKM juga mendapat angin segar: insentif PPh Final 0,5% diperpanjang hingga tahun 2026. Langkah ini mendukung keberlanjutan bisnis kecil-menengah di tengah tekanan ekonomi global.
Purbaya akan memerangi masuknya produk tekstil ilegal dari Tiongkok yang disebut telah menguasai 99% pasar busana, termasuk busana muslim. Pemerintah berkomitmen melindungi industri tekstil lokal agar bisa bersaing sehat di pasar domestik.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah menambah penempatan dana menganggur di Bank Jakarta dan Bank Jatim. Kebijakan ini memperkuat likuiditas daerah dan mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis regional.
Langkah terakhir yang paling inovatif: Purbaya akan membangun kawasan khusus industri hasil tembakau. Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan usahanya, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan penerimaan pajak negara.
Gebrakan Purbaya selama satu bulan pertama menjabat menunjukkan komitmen kuat terhadap stabilitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan kedaulatan fiskal nasional. Dengan strategi yang berani dan pro-rakyat, ia menegaskan arah kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (Ant/Media Indonesia/Z-10)
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas melemahnya nilai tukar rupiah.
Menkeu Purbaya optimistis rupiah menguat meski sempat menyentuh Rp16.955. Simak kaitan IHSG ATH dan isu independensi BI dalam berita ini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan Thomas Djiwandono mundur dari Gerindra sebelum jadi Deputi Gubernur BI guna jaga independensi.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti ketidaksinkronan pergerakan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), di tengah pelemahan rupiah.
Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Wamenkeu Thomas Djiwandono akan mengundurkan diri dari jabatan politisnya di Partai Gerindra sebelum dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank BI.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved