Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KINERJA ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II-2025 menunjukkan pertumbuhan yang kuat, didukung optimalisasi pengawasan Bea Cukai yang signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara. Hingga September 2025, Bea Cukai di wilayah ini pun berhasil memperkuat peran strategisnya dalam mendukung APBN serta menjaga daya saing industri legal di Jawa Timur.
Kementerian Keuangan mencatat kontribusi Jawa Timur terhadap PDRB Pulau Jawa mencapai 25,36% dan terhadap PDB Nasional sebesar 14,44%, terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Inflasi juga terjaga rendah di angka 2,17% (yoy) pada Agustus 2025. Sejalan dengan kinerja ekonomi yang solid, APBN Regional Jawa Timur turut menunjukkan peran vital dalam mendukung pembangunan dan daya beli masyarakat. Hingga Agustus 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp159,18 triliun atau 56,31% dari target Rp282,70 triliun.
Dari sisi kepabeanan dan cukai, kinerja Bea Cukai Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Timur juga menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga September 2025, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp100,54 triliun, naik 4,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp95,67 triliun berasal dari sektor cukai, Rp4,42 triliun dari bea masuk, dan Rp0,44 triliun dari bea keluar. Capaian ini sekaligus mencerminkan peran strategis Bea Cukai dalam mendukung kinerja APBN, menjaga daya saing industri legal, dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional.
Untuk menjaga keberlanjutan penerimaan dan melindungi masyarakat, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II memperkuat pengawasan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Satgas Pemberantasan Penyelundupan serta Satgas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal. Kedua Satgas ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam menegakkan hukum, melindungi industri dalam negeri, serta mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen. TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama mengungkapkan pihaknya menggelar operasi pemberantasan penyelundupan yang secara masif menyasar berbagai jalur rawan pemasukan dan pengeluaran barang impor atau ekspor secara ilegal. Demikian pula dengan pencegahan serta penindakan BKC ilegal, Bea Cukai melakukan penindakan mulai dari hulu hingga hilir, yaitu dari pabrik BKC ilegal khususnya rokok yang menjadi target operasi hingga pedagang rokok ilegal yang berkontribusi dalam peredaran rokok ilegal.
"Operasi Satgas Pemberantasan Penyelundupan dan Satgas Pencegahan dan Penindakan BKC Ilegal tidak hanya bertujuan untuk mencegah masuknya barang ilegal ke wilayah Indonesia, tetapi juga untuk memaksimalkan penerimaan negara, melindungi masyarakat dari barang terlarang, serta memberikan perlindungan kepada industri dalam negeri. Menurutnya, kegiatan pengawasan oleh Bea Cukai dilakukan berdasarkan prinsip deteksi dini (early warning), pendekatan manajemen risiko, dan koordinasi lintas instansi," ujarnya.
Pada tahun ini, hingga September 2025, langkah strategis tersebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp260,39 miliar yang berasal dari total 2.478 penindakan. Djaka menyebutkan, penindakan tersebut merupakan pelanggaran administratif dan pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta narkotika. Dari jumlah itu, pelanggaran terbanyak berasal dari bidang cukai, yakni 235,40 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp210 miliar.
Menanggapi capaian ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kinerja positif penerimaan negara, sudah seharusnya diimbangi dengan pengawasan yang tegas terhadap praktik ilegal. "Penindakan terhadap rokok ilegal bukan hanya soal menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan level playing field yang adil bagi pengusaha rokok yang patuh membayar cukai. Dengan begitu, industri legal dapat tumbuh dan bersaing secara sehat," tegasnya.
Ribuan masyarakat dari berbagai daerah tampak antusias mengikuti tradisi riyayan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
BMKG & BPBD Jatim lakukan modifikasi cuaca demi amankan mudik 2026. Hujan lebat turun hingga 70%! Cek detail operasi dan prakiraan cuaca terbaru di sini.
KECELAKAAN beruntun terjadi di jalur Mudik Sidoarjo, Jawa Tengah. Kecelakaan itu melibatkan tiga kendaraan di jalur Surabaya-Mojokerto
Potensi ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 miliar meter kubik per tahun. Dengan 80% air nasional digunakan sektor pertanian/irigasi.
JELANG masa arus mudik Lebaran 2026, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali memastikan kesiapan infrastruktur untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.
PEKERJA migran Indonesia asal Jawa Timur di kawasan Timur Tengah berpotensi tidak bisa pulang ke Tanah Air saat momen mudik Lebaran tahun ini.
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Kinerja Manufaktur Indonesia melanjutkan tren ekspansif pada Februari 2026.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kebijakan debt switching, yakni penukaran tenor surat utang pemerintah dengan instrumen baru yang memiliki jatuh tempo lebih panjang, akan dijalankan pada tahun ini.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved