Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT Pertanian, Syaiful Bahari menyampaikan bahwa pemberlakuan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui aplikasi mungkin dimaksudkan menekan jatuhnya beras SPHP ke pihak-pihak tertentu digunakan untuk beras oplosan.
"Namun, persoalannya ada penduduk miskin penerima bansos tidak semuanya melek teknologi digital. Ini yang merepotkan," kata Syaiful saat dihubungi, Selasa (2/9).
Selain itu, sambung Syaiful, data penduduk miskin juga terus berubah-ubah dan tidak sinkron antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.
"Ini juga yang menyulitkan distribusi SPHP tidak pernah tepat sasaran," bebernya.
Di sisi lain, Syaiful menyebut bahwa pembatalan penaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras SPHP menjadi persoalan sendiri. Jika HET dinaikkan, lanjut Syaiful, hal itu akan mengerek harga beras medium dan premium karena harga beras SPHP adalah barometer harga beras di pasar rakyat.
"Tetapi jika tidak dinaikkan, sudah pasti kualitas beras SPHP akan buruk, karena antara harga gabah yang kini sudah sekitar Rp7.000 ke atas, akan menaikkan biaya produksi yang akhirnya kualitas beras dikorbankan. Itu sebabnya di beberapa tempat diberitakan beras SPHP banyak kualitasnya yang jelek," pungkasnya. (H-3)
Baru-baru ini, Bulog juga menjalin berkolaborasi dengan PT Pegadaian, sebagai salah satu saluran resmi penjualan beras SPHP
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menuampaikan bahwa hingga hari ini penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai lebih dari 560 ribu ton.
PERUM Bulog kembali mendapatkan mandat dari Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan 52.400 ton jagung pakan melalui program SPHP.
Untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, TNI, Polri menggelar pasar murah rakyat.
PENYALURAN beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, belum mampu mengendalikan kenaikan harga beras lokal di pasar tradisional.
PENGAMAT pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menyoroti stok beras di Bulog yang turun kualitasnya. Lama-lama ia semakin tidak layak dikonsumsi.
Di Pasar Tiban Center, harga beras kemasan 5 kilogram masih dijual sekitar Rp85 ribu, kemasan 10 kilogram Rp155 ribu, dan kemasan 25 kilogram berkisar Rp350 ribu.
Gabah tersebut tetap dibeli sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram meski kualitasnya menurun akibat terendam lumpur.
Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Program penyediaan beras dengan subsidi harga ini pun akan berlanjut mulai Maret mendatang. Anggaran yang disiapkan untuk program SPHP beras tahun 2026 sejumlah Rp4,97 triliun.
Kenaikan harga daging ayam ras berada di kisaran Rp5.000–Rp6.000 per kilogram seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menu berbuka puasa.
Harga bahan pokok yang mengalami penurunan mencolok terjadi pada komoditas cabai rawit merah, dari Rp110.000 menjadi Rp76.000 per kilogram.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved