Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan Grup Lippo dalam program pembangunan 3 Juta Rumah, meskipun perusahaan tersebut masih disorot publik akibat polemik Meikarta. Kolaborasi ini mencakup pemanfaatan desain rumah modern milik Lippo yang dinilai layak untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.
Meski belum diumumkan secara resmi, pernyataan Menteri ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah melihat kapasitas teknis dan desain properti Lippo sebagai aset yang bisa digunakan lebih luas, melampaui proyek Meikarta itu sendiri.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyebut telah meninjau langsung desain rumah milik Grup Lippo di kawasan Karawaci dalam dua hingga tiga bulan terakhir. Ia menyebut hasilnya “keren-keren” dan bahkan meminta desain tersebut dipakai secara cuma-cuma untuk mendukung rumah subsidi.
“Desainnya keren. Saya sudah lihat dua bulan lalu. Kalau dikasih gratis, itu kontribusi nyata,” ujar Maruarar, Kamis (22/5).
Hal yang menarik, kata Marurar, terkait opsi rumah satu kamar, bukan dua kamar seperti standar rumah subsidi selama ini. Menurutnya, tipe satu kamar bisa lebih relevan bagi buruh dan pekerja lajang di kota-kota besar dengan harga tanah tinggi.
“Selama ini rumah subsidi dua kamar, tapi setelah dicek, banyak pekerja hanya butuh satu kamar. Artinya desain harus fleksibel," kata dia.
Program ini juga akan menguji ulang batasan ukuran tanah minimum rumah bersubsidi. Maruarar menyebut akan disiapkan opsi rumah dengan luas tanah antara 25–30 meter persegi, sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas harga tanah di kota besar.
“Konsumen tidak dirugikan. Kalau tidak mau, ya tidak usah beli. Tapi mereka harus punya lebih banyak pilihan,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, CEO Lippo Group, James Riady menyampaikan, pihaknya tidak keberatan dan akan mencarikan lokasi yang sesuai. (Z-10)
Surat hibah lahan itu diserahkan Mochtar Riady kepada Kepala Badan Pengelola Investasi (BKI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.
Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang diproyeksikan menjadi proyek percontohan hunian vertikal bersubsidi
Menteri PKP Maruarar Sirait targetkan pembangunan 141 ribu unit rusun subsidi di lahan Meikarta. Groundbreaking dijadwalkan 8 Maret 2026. Simak detailnya!
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Mendagri dan Menteri PKP tinjau penanganan permukiman kumuh di Kubu Raya, fokus pada penyelarasan data agar program tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merancang kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas tengah memfinalisasi rancangan Undang-Undang Perumahan
Hingga 14 November 2025, Apersi tercatat telah menyalurkan 219.631 unit rumah subsidi melalui skema KPR FLPP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved