Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/5). Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening bank secara massal yang banyak dikeluhkan.
"Beliau (Presiden) mendukung sepenuhnya. Prinsipnya, kita (PPATK) menjaga kepentingan nasabah agar tidak dirugikan, serta memastikan rekening tidak disalahgunakan untuk aktivitas pidana. Intinya, beliau berpesan agar semuanya dijaga dengan baik," ujar Ivan seusai pertemuan.
Ivan membantah bahwa upaya pencegahan tindak pidana judi online (judol) ini dilakukan secara mendadak. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini telah dipersiapkan sejak lama.
Terkait sejumlah rekening tidak dormant atau aktif yang turut terdampak, Ivan memastikan hal itu bukan masalah. Ia memastikan rekening tersebut dapat dipulihkan.
"Rekening tersebut dapat segera direaktivasi, tidak ada kendala," jelasnya.
Kebijakan pemblokiran massal rekening bank, khususnya rekening dormant atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, menjadi sorotan publik beberapa warganet di aplikasi media sosial X mengeluhkan rekeningnya diblokir tanpa pemberitahuan apapun.
Menurut PPATK, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik rekening dan upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Langkah ini juga bertujuan memberi informasi kepada nasabah maupun ahli waris atas rekening yang keberadaannya tidak diketahui, termasuk rekening korporasi yang sudah tidak aktif," kata Ivan dalam keterangannya yang dikutip, Senin (19/5)
Lebih lanjut, kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pada tahun 2024, PPATK mencatat lebih dari 28.000 rekening hasil jual beli yang digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk sebagai sarana deposit dalam perjudian online. Temuan ini menunjukkan tingginya risiko penyalahgunaan rekening dormant dalam tindak kejahatan finansial. (P-4)
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap seluruh proses analisis atas rekening dormant.
KEBIJAKAN pemblokiran rekening tidak aktif atau rekening dormant yang dilakukan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali merugikan masyarakat.
Rina (43), seorang pegawai swasta, tak pernah menyangka tabungan yang ia persiapkan demi pendidikan anaknya justru mendapatkan masalah.
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh PPATK menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
KOMISI A DPRD DIY telah menerima aduan terkait langkah PPATK memblokir rekening dormant.
Fauzi menyampaikan bahwa Komisi XI DPR akan segera memanggil PPATK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan konsumen dan melanggar hak mereka, terutama jika e-wallet yang diblokir tidak terkait tindak pidana.
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun telah mendengar PPATK melakukan pemblokiran e-wallet yang terindikasi terlibat judi online atau judol
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved