Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/5). Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik yang dibahas soal kebijakan pemblokiran rekening bank secara massal yang banyak dikeluhkan.
"Beliau (Presiden) mendukung sepenuhnya. Prinsipnya, kita (PPATK) menjaga kepentingan nasabah agar tidak dirugikan, serta memastikan rekening tidak disalahgunakan untuk aktivitas pidana. Intinya, beliau berpesan agar semuanya dijaga dengan baik," ujar Ivan seusai pertemuan.
Ivan membantah bahwa upaya pencegahan tindak pidana judi online (judol) ini dilakukan secara mendadak. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini telah dipersiapkan sejak lama.
Terkait sejumlah rekening tidak dormant atau aktif yang turut terdampak, Ivan memastikan hal itu bukan masalah. Ia memastikan rekening tersebut dapat dipulihkan.
"Rekening tersebut dapat segera direaktivasi, tidak ada kendala," jelasnya.
Kebijakan pemblokiran massal rekening bank, khususnya rekening dormant atau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, menjadi sorotan publik beberapa warganet di aplikasi media sosial X mengeluhkan rekeningnya diblokir tanpa pemberitahuan apapun.
Menurut PPATK, tindakan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik rekening dan upaya pencegahan penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Langkah ini juga bertujuan memberi informasi kepada nasabah maupun ahli waris atas rekening yang keberadaannya tidak diketahui, termasuk rekening korporasi yang sudah tidak aktif," kata Ivan dalam keterangannya yang dikutip, Senin (19/5)
Lebih lanjut, kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pada tahun 2024, PPATK mencatat lebih dari 28.000 rekening hasil jual beli yang digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk sebagai sarana deposit dalam perjudian online. Temuan ini menunjukkan tingginya risiko penyalahgunaan rekening dormant dalam tindak kejahatan finansial. (P-4)
Pelajari cara aktivasi rekening dormant BRI lewat BRImo. Panduan lengkap syarat, langkah aktivasi, verifikasi e-KYC, dan tips agar rekening tetap aktif.
Kasus pembobolan rekening dormant Rp204 miliar di salah satu bank BUMN. Ia menilai, kasus tersebut memperlihatkan celah serius dalam sistem pengawasan perbankan.
Dana Rp204 miliar raib secepat kedipan mata—hanya 17 menit. Sindikat bank ini menyaru sebagai satgas, memaksa pejabat cabang, lalu melancarkan pencucian uang kilat lewat rekening penampung dan valas.
PENGAMAT perbankan dan praktisi sistem pembayaran Arianto Muditomo turut menyampaikan pendapatnya terkait dengan sindikat pembobol rekening bank yang tidak aktif rekening dormant.
Dalam waktu hanya 17 menit, dana Rp204 miliar raib dari sebuah rekening dormant di salah satu bank pelat merah. Sindikat pelaku memindahkan uang tersebut ke sejumlah rekening penampung
Dalam kasus pembunuhan Kacab Bank BRI Cabang Cempaka Putih berinisial MIP (37) yang juga terkait dengan rencana pembobolan rekening dormant, keduanya berperan sebagai otak perencana.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved