Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DIISUKAN jadi Dirjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5). Dari pantauan Media Indonesia, Bimo mendatangi Istana sekitar pukul 12.35 WIB dengan mengenakan setelan batik.
Saat ditanya apakah pemanggilannya dalam rangka penunjukan sebagai Dirjen Pajak, Bimo meminta awak media untuk menunggu.
"Ya ditunggu saja. Ini dipanggil. Tunggu saja. Tunggu saja," tambahnya.
Sebelumnya, isu beredar pergantian Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.
Diisukan Dirjen Bea Cukai Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Sementara posisi Dirjen Pajak disebut akan diisi oleh Bimo Wijayanto.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menuturkan belum bisa mengonfirmasi kabar tersebut. "Kami belum bisa menanggapi hal tersebut,” ujar Deni dalam pesan tertulis, Senin (20/5), seperti dilansir Antara.
Dalam kesempatan terpisah, Askolani enggan berkomentar soal rumor pergeseran kursi yang ia tempati saat ini.
“Oh, enggak tahu saya,” ujarnya singkat di Kompleks Parlemen. Askolani menjabat Dirjen Bea Cukai sejak 12 Maret 2021.
Sementara jabatan Dirjen Pajak dipegang Suryo Utomo sejak 1 November 2019. Adapun Djaka Budi Utama saat ini menjabat Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). (Ykb/P-3)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Gerindra merespons penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dinilai menabrak prinsip meritokrasi.
Beban yang dibebankan, terutama untuk menaikkan rasio pajak kepada Dirjen Pajak yang baru itu bisa dikerjakan.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyambut positif pergantian pucuk pimpinan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan.
Diketahui, Bimo disebut akan menjadi Dirjen Pajak, sementara Djaka menjabat Dirjen Bea Cukai.
PIHAK istana membantah bahwa kebijakan penaikan tarif fantastis penaikan PBB sebesar 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak efisiensi anggaran.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
Pras menyebut akan ada ribuan pengisi acara yang menyemarakkan upacara HUT RI. Hiburan tersebut dipilih berdasarkan masukan dari masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Walaupun begitu, Hasan membeberkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved