Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro dan Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aviliani, mengungkapkan pelaku usaha nasional kini semakin siap menghadapi tantangan ekonomi global, termasuk dampak kebijakan tarif Trump.
"Pengusaha Indonesia harus memandang krisis bukan hanya sebagai ancaman, tetapi sebagai momentum untuk berinovasi dan memperkuat daya saing," ujar Avi dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (1/5).
Avi menekankan, kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah dalam merumuskan strategi jangka panjang menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
"Selain itu, kerja sama erat antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah sangat penting untuk membuat rencana yang bertahan lama," tambahnya.
Merespons kebijakan tarif resiprokal AS, pemerintah Indonesia telah membentuk komite gabungan yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi hambatan perdagangan serta mendorong deregulasi guna memperkuat investasi dan ekspor nasional.
"Insentif fiskal dan non-fiskal seperti subsidi bunga dan pengurangan pajak terbukti membantu pengusaha untuk tetap bertahan bahkan berkembang," jelasnya.
Ia menyebut bahwa di tengah menurunnya kerja sama multilateral dan meningkatnya bilateralisme, pelaku usaha terutama Kadin Indonesia harus memanfaatkan perjanjian perdagangan seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), TIFA (Trade and Investment Framework Agreement), EU-CEPA (European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan Turki CEPA.
"Diversifikasi produk dan eksplorasi pasar non-tradisional menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan Tiongkok (China)," ujarnya.
Di sisi lain, dirinya juga menyoroti perlunya sinergi lintas sektor untuk menghadapi gejolak global yang kini tak hanya bersumber dari keuangan dan energi, tetapi juga ketegangan geopolitik dan transformasi demografi.
"Diplomasi ekonomi yang aktif, reformasi kebijakan, dan riset yang berkelanjutan adalah pilar utama dalam menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif," pungkas Avi. (Fal)
PEMERINTAH memilih melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap perumusan kebijakan menyusul kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berdampak langsung pada sektor strategis.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan standar produk impor.
PEMERINTAH membuka ruang konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan strategis pascakesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menko Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan atas seluruh substansi tarif resiprokal.
perjanjian dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dinilai sangat merugikan Indonesia.
MENURUT studi baru, salah satu alat favorit Presiden Donald Trump telah merugikan warga Amerika Serikat. Sebagian besar tarif AS, sekitar 96%, dibayarkan oleh pembeli AS.
ANCAMAN Donald Trump pada Sabtu (17/1) untuk mengenakan tarif pada delapan negara Eropa kecuali mereka mendukung rencananya untuk membeli Greenland mengejutkan banyak orang.
ANCAMAN perdagangan Trump terhadap pemerintah Eropa terkait Greenland meningkatkan kemungkinan bahwa pemerintah Eropa akan mengurangi kepemilikan aset AS mereka.
PEMERINTAH memilih melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap perumusan kebijakan menyusul kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat yang berdampak langsung pada sektor strategis.
WAKIL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapat permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan standar produk impor.
PEMERINTAH membuka ruang konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebijakan strategis pascakesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved