Penjualan Rokok Dibatasi, Aprindo Ajukan Judicial Review

ASOSIASI Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berencana mengajukan judicial review atau peninjauan ulang terhadap aturan pembatasan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Ketua Umum Aprindo Solihin menyatakan, pemerintah telah mengesahkan PP No 28/2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan sejak pertengahan tahun lalu.

Namun, kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/4), beberapa pasal dalam peraturan tersebut menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan, terutama soal larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Baca juga : Industri dan Ritel Produk Turunan Tembakau Keberatan dengan Aturan Pembatasan Berjualan

Aprindo, menurut dia, mendukung kampanye pemerintah mengenai bahaya rokok bagi orang berumur di bawah 21 tahun dengan menerapkan aturan tidak menjual rokok kepada orang di bawah 21 tahun.

"Namun demikian kebijakan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak membingungkan dunia usaha," katanya lagi.

Selain itu, belum ada edukasi yang jelas dari kementerian terkait dalam pelaksanaannya di lapangan serta tidak ada dialog dengan kalangan dunia usaha terutama peritel.

Baca juga : Pasar Modern Dilibatkan untuk Sediakan Pangan Murah untuk Masyarakat

Oleh karena itu, ujar Solihin, Aprindo berencana mengajukan judicial review terhadap pasal tersebut.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menambahkan, pelaku usaha telah menjalankan aturan pengetatan penjualan rokok bagi anak di bawah umur 21 tahun, seperti peletakan rokok di belakang kasir.

Namun, larangan penjualan dalam radius 200 meter justru dikhawatirkan akan menyuburkan rokok ilegal di wilayah tersebut dan sulit dikontrol.

Baca juga : Ekonomi Triwulan IV 2024 Diperkirakan Melambat

Senada, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi memperkirakan kebijakan ini akan membuat omzet ritel dan koperasi menurun drastis, terutama di UMKM seperti warung kelontong.

Bagi pelaku UMKM, katanya lagi, khususnya ritel, baik itu koperasi dan UMKM, penjualan rokok dapat berkontribusi 20%-40% pada penjualan.

Bahkan kalau di kelompok pedagang yang ultramikro di ritel, rokok itu bisa jadi protectors moving, menjadi stok utama, kontribusinya bisa lebih dari 40%, sehingga kalau aturan pembatasan penjualan diterapkan bisa turun sampai 50% dari keseluruhan omzet.

"Oleh karena belum adanya kejelasan edukasi regulasi ini, dunia usaha meminta agar larangan dan pembatasan penjualan rokok tersebut dikaji ulang," ujar Anang.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menyatakan, PP No 28/2024 yang mengadopsi kebijakan asing tanpa mempertimbangkan konteks lokal di Indonesia dapat menghilangkan sejarah budaya lokal kretek di Indonesia. (Ant/E-1)