Premanisme Berkedok Ormas Resahkan Pelaku Usaha

DUNIA usaha menyatakan resah dengan maraknya praktik premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai praktik ini sudah menjadi isu nasional yang mengganggu iklim investasi dan usaha di Tanah Air.

“Praktik premanisme ini harus ditertibkan dan dihapuskan. Ulah oknum ormas sangat mengganggu iklim usaha dan investasi yang tidak kondusif,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang kepada Media Indonesia beberapa waktu lalu. 

Menurutnya, permintaan THR dari ormas yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan sangat membebani arus kas pengusaha.

Baca juga : Cegah Perilaku Premanisme, Izin Pendirian Ormas Harus Diperketat dan Dievaluasi

“Pengusaha sudah memiliki kewajiban memberikan THR kepada karyawannya, bukan kepada oknum ormas yang tidak memiliki hubungan kerja,” tegasnya. 

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mengawasi serta membina ormas di wilayahnya agar tidak terjadi praktik semacam ini di masa mendatang.

“Jangan sampai praktik ini membuat calon investor enggan masuk ke Indonesia, bahkan yang sudah berinvestasi malah memilih hengkang karena jenuh dengan ulah oknum ormas yang kerap meminta uang ke pelaku usaha,” ungkap Sarman.

Baca juga : Polda Metro Jaya Tindak Tegas Ormas Minta THR dengan Paksa

Kadin juga mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) penertiban premanisme yang menyasar dunia usaha dan membuka posko pengaduan bagi pengusaha yang menjadi korban pemerasan.

“Praktik ini tidak hanya dialami oleh pengusaha kelas menengah dan besar, tetapi juga UMKM, pedagang pasar, dan pedagang kaki lima yang sering dimintai uang oleh oknum preman dengan dalih keamanan,” jelasnya.

Sarman menambahkan bahwa bahkan kontraktor sering menjadi sasaran ketika bahan material tiba di lokasi proyek, dengan oknum preman langsung meminta uang.

Kadin mengaku telah mengkomunikasikan keluhan ini ke pemerintah melalui instansi terkait agar segera ada tindakan tegas.

“Pelaku usaha harus berani menolak berbagai permintaan oknum ormas, baik dalam bentuk THR maupun yang membebani anggaran pengusaha. Kita harus menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk meningkatkan arus masuk investor, menyediakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas,” pungkasnya. (Mir/I-1)