Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto mengenai struktur orgnasiasi BUMN. Presiden ingin jajaran komisaris bank BUMN dirampingkan.
"Arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi profesional," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3).
Airlangga mencontohkan jajaran komisaris di Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompten. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak.
"Jadi market tadi melihat, baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik. Baik dari direksi dan komisarisnya. Diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya," jelasnya.
Ihwal jumlah komisari di setiap bank BUMN, Airlangga menyebut tidak angka pasti. Sebab, mengikuti kebutuhan masing-masing instansi.
"Harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kemneterian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga kalau untuk BRI unsur kementerian teknis," bebernya. (Bob/P-2)
Airlangga membeberkan bahwa rencana perampingan posisi Komisaris Bank BUMN tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program penghapusan utang UMKM dari pemerintah menyasar 67 ribu usaha.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan aturan terkait hapus tagih kredit UMKM tengah digodok. Kredit macet UMKM mencapai Rp8,7 triliun di bank-bank BUMN.
BNP segera melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalimantan Barat.
LANGKAH politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan dukungan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hasto resmi demisioner dari jabatan Sekretaris Jenderal seiring penetapan Kongres VI PDIP.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Amnesti dapat diberikan oleh Presiden kepada terpidana tanpa adanya suatu permohonan dan tidak ada ketentuan khusus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved