Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto mengenai struktur orgnasiasi BUMN. Presiden ingin jajaran komisaris bank BUMN dirampingkan.
"Arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi profesional," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3).
Airlangga mencontohkan jajaran komisaris di Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompten. Jumlahnya juga tidak terlalu banyak.
"Jadi market tadi melihat, baik Bank Mandiri maupun BRI ini diterima dengan cukup baik. Baik dari direksi dan komisarisnya. Diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya," jelasnya.
Ihwal jumlah komisari di setiap bank BUMN, Airlangga menyebut tidak angka pasti. Sebab, mengikuti kebutuhan masing-masing instansi.
"Harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kemneterian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga kalau untuk BRI unsur kementerian teknis," bebernya. (Bob/P-2)
Airlangga membeberkan bahwa rencana perampingan posisi Komisaris Bank BUMN tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program penghapusan utang UMKM dari pemerintah menyasar 67 ribu usaha.
Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan aturan terkait hapus tagih kredit UMKM tengah digodok. Kredit macet UMKM mencapai Rp8,7 triliun di bank-bank BUMN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya di Hambalang..
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved