Pemerintah Diminta Beri Solusi bagi Bisnis Kurir

PEMERINTAH dinilai harus memikirkan dan memberikan jalan keluar nyata bagi nasib para kurir yang berada di titik nadir. Ini akibat perilaku persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh sebagian kecil platform e-commerce.

"Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki visi besar dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera harusnya bersikap Merah Putih memperjuangkan nasib para kurir. Komdigi harusnya mengatur platform e-commerce karena membuat bisnis kurir tak sehat," tutur pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna, dalam keterangannya, Kamis (20/3).

Sudah menjadi rahasia umum terjadi oligopsoni di industri pos, kurir, dan logistik nasional akibat dominasi oleh platform e-commerce asing bermodal besar. Sedangkan platform e-commerce dalam negeri hampir tidak terdengar.  

Baca juga : Logistik Jadi Tantangan UMKM Kembangkan Bisnis

Diketahui platform ecommerce asing tersebut tidak hanya berbisnis dalam bidang e-commerce. Namun beberapa tahun terakhir mereka juga sudah melakukan ekspansi vertikal dalam kegiatan pos, kurir, dan logistik melalui anak usaha dan affiliasinya.

Persaingan tidak sehat dan tekanan harga dari platform ecommerce ini juga diperkeruh oleh perusahaan pos, kurir, dan logistik asing yang melakukan predatory pricing di pasar industri tersebut. "Dominasi asing tidak bisa dibantah dan terjadi eksploitasi terhadap kurir. Para kurir tidak punya pilihan. Akibatnya mereka dibayar fluktuatif karena besaran pendapatan mereka adalah volume yang bisa diantarkan," tutur Yayat Supriatna.

Hal ini, lanjutnya, terjadi karena perang harga di segmen e-commerce yang cenderung berkembang disebabkan perubahan gaya hidup membuat pelaku pos, kurir, dan logistik nasional melakukan efisiensi secara ekstrem.

Arief, 34, salah satu kurir mengaku pendapatannya turun drastis pascacovid-19 karena ditekan oleh sistem kerja yang diterapkan platform asing. "Beda banget, ketika saya masih menjadi karyawan di perusahaan kurir nasional. Kesejahteraan dijamin sampai ada jatah seragam!"

Hal senada dinyatakan Rudi, 42, yang mengatakan kondisi mereka jauh terbalik dari janji kampanye Presiden Prabowo yang menjanjikan kesejahteraan. "Kami minta agar kondisinya dikembalikan saja seperti dulu ketika platform tidak terlalu dominan."  (I-2)