Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PT Pos Indonesia atau PosIND memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I di Bekasi, pada 20 Februari silam. Realisasi penyaluran sudah mencapai 52% dalam tujuh hari.
Perseroan menunjuk Kantor Pos KCU Bekasi sebagai penyalur dari bansos sembako dan PKH ini. Hingga saat ini, sebanyak 10.277 dari total 19.646 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima bantuan tersebut.
EGM Kantorpos KCU Bekasi, Agung Kartika Candra, menjelaskan bahwa proses penyaluran dilakukan secara sistematis. Salah satunya melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menyusun jadwal penyaluran. Setiap KPM dijadwalkan mengambil bantuan di lokasi dan waktu yang telah ditentukan guna menghindari kepadatan.
"Kami melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menyusun jadwal pembayaran dan memastikan penerima mendapatkan undangan pengambilan di kantor KCU Bekasi,” kata Agung.
Dalam menyalurkan bansos PosIND menggunakan tiga metode. Pertama, metode penyaluran melalui Kantorpos. Kedua, metode penyaluran melalui komunitas, dan terakhir metode door to door. Melalui metode ini, bansos diantarkan langsung ke rumah KPM yang sedang sakit, atau penerima lansia, dan disabilitas. Ketiga, PosIND menggunakan teknologi Pos Giro Cash dalam distribusi bantuan. Teknologi ini untuk memastikan sekaligus memvalidasi data dan tempat tinggal KPM.
"Data penerima diunggah secara real-time, termasuk foto penerima bersama KTP, untuk memastikan keakuratan data dan transparansi proses,"ucap Agung.
Meski berjalan relatif lancar, Pos Indonesia dalam hal ini para juru bayar menemukan beberapa kendala dan tantangan saat menyalurkan bansos. Kendala yang biasanya ditemui adalah perpindahan tempat tinggal penerima.
"Di Bekasi, banyak pekerja yang sering berpindah-pindah, sehingga beberapa penerima tidak dapat mengambil bantuan di lokasi yang telah ditentukan," jelas Agung.
Namun, kendala ini tak lantas menyurutkan semangat para petugas Pos untuk menyalurkan bantuan. Mereka pun tetap melaksanakan tugasnya agar memastikan bantuan tersebut bisa diterima oleh KPM.
Pada kesempatan itu, Agung juga memastikan pihaknya juga akan memulai penyaluran bantuan secara door to door mulai 5 Maret 2025. Bantuan ini akan dilaksanakan untuk memudahkan penerima yang tidak bisa datang karena keterbatasan seperti lansia dan penyandang disabilitas.
Sementara itu, Koordinator Penyaluran Bansos di Kota Bekasi dan perwakilan Kantor Pos KCU Bekasi, Andi Siswanto, juga mengungkapkan kegembiraannya bisa melakukan penyaluran bansos ini. Ia mengatakan antusiasme masyarakat terhadap bansos sangat tinggi. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan tersendiri.
"Banyak penerima yang tidak tertib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, sehingga terjadi antrean panjang. Untuk mengurangi kepadatan, kami menyediakan delapan titik pembayaran," jelas Andi. (E-3)
PT Pos Indonesia (PosIND) telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6.961 keluarga penerima manfaat (KPM) di Tanjungpinang.
Saat mengecek bahan pangan yang dijual di gerai operasi pasar pangan tersebut, seluruhnya dibanderol di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Persaingan ini tidak hanya mengubah lanskap bisnis pengiriman, tetapi juga memaksa PT Pos untuk beradaptasi dan berinovasi demi mempertahankan relevansinya di era digital saat ini.
Peran kantor pos yang dahulu berfokus pada pengiriman surat kini telah berubah seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi.
Setiap tanggal 9 Oktober, dunia memperingati Hari Pos Sedunia, yang menandai ulang tahun berdirinya Universal Postal Union (UPU) pada 1874 di Bern, Swiss.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk keras orangtua atau pelaku yang telah melakukan kekerasan dan menelantarkan anak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pemerintah.
Sebelumnya, ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima bantuan yang tidak sesuai kriteria (inclusion error), serta sejumlah warga yang layak tetapi belum masuk daftar (exclusion error).
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah berusaha meningkatkan daya beli masyarakat lewat beberapa insentif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved