Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TEMUAN beberapa pengembang rumah subsidi nakal yang dirilis oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menimbulkan keresahan di kalangan pelaku pembangunan yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, mengaku terkejut dengan laporan yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, pada Kamis (13/2), yang menyebut adanya pengembang yang membangun rumah subsidi dengan kualitas buruk.
Junaidi mempertanyakan dasar penilaian yang digunakan oleh Kementerian PKP dalam melabeli pengembang sebagai nakal. Ia menilai kementerian seharusnya tidak terburu-buru menyampaikan temuan tersebut ke media karena dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi industri perumahan subsidi.
"Sampai sekarang saya belum mengerti apa kriteria pengembang nakal itu? Ini seakan-akan horor sekali terhadap pengembang. Ini bisa merugikan ekosistem pengembang. Kita ini mitra strategis pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Junaidi dalam keterangannya, Jumat (21/2).
Menurutnya, apabila ada permasalahan terkait pengembang rumah subsidi, sebaiknya Kementerian PKP mengajak dialog dengan asosiasi pengembang dan memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi ke publik. Ia menegaskan bahwa para pengembang telah berkontribusi besar dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lebih lanjut, Junaidi juga mengingatkan bahwa masih banyak pengembang rumah subsidi yang memiliki dedikasi tinggi dan prestasi baik dalam penyediaan perumahan bagi MBR. Ia mencontohkan Vista Land Group, yang dinilai berprestasi dalam penyediaan rumah subsidi dan mendapatkan berbagai penghargaan dari BTN serta Apersi.
"Banyak juga anggota kita yang prestasinya bagus, salah satunya Vista Land Group yang berturut-turut mendapatkan penghargaan dari BTN dan asosiasi. Vista Land Group ini aset Apersi yang patut dicontoh karena prestasinya sangat bagus. Pengembang ini perlu kondisi yang kondusif agar investasi bisa berkembang untuk negeri ini," tambahnya.
Junaidi juga menyoroti keberhasilan Vista Land Group dalam realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi. Ia menyebut bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, realisasi akad kreditnya rata-rata mencapai lebih dari 4.000 unit rumah (subsidi dan non-subsidi) per tahun secara nasional.
Oleh karena itu, Junaidi berharap agar Kementerian PKP lebih mendukung dan mendorong pengembang rumah subsidi dalam meningkatkan kinerjanya, alih-alih membuat kebijakan yang dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengembang. Ia menegaskan pentingnya kerja sama yang harmonis antara pemerintah dan pengembang dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. (Z-10)
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
Skema akad massal terbukti menjadi motor percepatan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi rumah subsidi.
Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Keragaman dan peningkatan standar pembangunan proyek properti di Indonesia menjadi sorotan
Rakor lintas kementerian di Tangerang bahas percepatan pembangunan rumah subsidi, penuntasan masalah LSD, dan penyederhanaan perizinan perumahan di Banten.
BTN mencatat penyaluran KPR melalui skema FLPP hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit, ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah.
Komitmen MGK Serang, Banten dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali mendapat pengakuan nasional.
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan menghadirkan hunian bersubsidi berkualitas untuk MBR
Pemerintah menambah kuota KPR FLPP jadi 350.000 unit, namun tantangan pembiayaan dan seleksi kelayakan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penyerapannya.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah juga menggandeng BPS dalam melakukan pemutakhiran data tenaga kesehatan.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah bersubsidi bagi anggota kepolisian dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved