Kuota KPR FLPP Bertambah 130 Ribu Unit, Pembiayaan Jadi Kendala Utama

PEMERINTAH menambah kuota KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun ini menjadi 350.000 unit rumah subsidi, mencatatkan angka terbesar dalam sejarah program tersebut. Meski optimis dengan peningkatan jumlah kuota, sejumlah tantangan berat masih harus dihadapi, terutama dalam hal pembiayaan dan seleksi kelayakan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan bahwa kuota rumah subsidi yang telah disetujui untuk 2025 mengalami penambahan signifikan, yakni 130.000 unit, sehingga total kuota mencapai 350.000 unit. 

Meski optimis dengan penambahan ini, tantangan utama yang dihadapi pengembang adalah bagaimana menyeimbangkan antara kuota yang tersedia dengan kebutuhan nyata di lapangan. Terlebih, waktu yang tersisa hanya enam bulan.

Baca juga : Rumah 18m² Lagi Viral, Tapi Layak Dihuni Engga Sih?

"Tantangan terbesar kami adalah memastikan kuota ini bisa terserap oleh masyarakat," ungkapnya, Jumat (20/6).

Kendala utama, menurut Junaedi, terletak pada masalah perizinan, pembiayaan, dan pertanahan yang masih sering menjadi hambatan. Salah satu persoalan besar yang dihadapi adalah tingginya persentase masyarakat yang tidak memenuhi kriteria bankable atau berpenghasilan tetap, yang mencapai hampir 60% dari populasi.

Masalah ini, yang dikenal dengan istilah non-fake income atau non-bankable, menjadi pasar yang sulit dijangkau oleh sektor perbankan. 

Baca juga : Akses Rumah Subsidi Kian Luas, Pemerintah Naikkan Batas Penghasilan MBR

Sebagai solusinya, Apersi mendorong pengembangan sistem rentu-on, yang memungkinkan masyarakat dengan kondisi keuangan tidak stabil untuk tetap memiliki akses terhadap rumah subsidi.

"Saat ini, sekitar 70% pengajuan rumah subsidi terhambat oleh seleksi OJK. Hanya 30% yang berhasil disalurkan ke bank, dan meskipun telah diseleksi oleh pengembang, banyak yang tetap gagal memenuhi standar OJK," tambahnya.

Ia menekankan pentingnya untuk menciptakan solusi bagi segmen ini, yang berhak memiliki rumah namun terbatas oleh ketentuan pembiayaan yang ketat.

Apersi juga mendukung inisiatif pemerintah untuk menangani kendala pembiayaan melalui ide konversi dana dan partisipasi pengembang dalam mensubsidi bunga. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak suku bunga tinggi yang menyulitkan masyarakat untuk mengakses rumah dengan harga terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait turut menambahkan bahwa kuota KPR FLPP tahun ini menjadi yang terbanyak, mencapai 350.000 unit rumah subsidi. 

“Dalam rangka mendukung pencapaian ini, Kementerian PKP bersama BP Tapera dan BTN meneken Komitmen Dukungan Program Pembiayaan KPR FLPP, agar masyarakat luas bisa memanfaatkan bantuan pembiayaan yang pro-rakyat,” jelas dia. (KemenPKP/Z-10)