Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor Bisa Tekan Harga TBS Sawit

Ketua Rumah Sawit Indonesia, Kacuk Sumarto, khawatir kebijakan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) akan mengganggu stabilitas harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit. Tidak hanya itu, regulasi tersebut juga bisa memicu lonjakan harga minyak goreng.

"Di sisi hulu, kebijakan DHE ini berpotensi menekan harga TBS petani. Di sisi konsumen, ini bisa menyebabkan penaikan harga,” kata Kacuk Sumarto melalui keterangan tertulis, Kamis (20/2).

Dia menjelaskan, itu bisa terjadi karena, ketika DHE ditahan 100%, modal kerja perusahaan akan berkurang. Untuk menutup kekurangan modal, eksportir terpaksa mengambil pinjaman dari bank. Akibatnya, ada penaikan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman modal yang besarannya di kisaran 8-12%. 

Baca juga : Aprobi Apresiasi Penyaluran B40 yang Berjalan Baik di Awal 2025

"Biaya produksinya naik, akibatnya terpaksa harga jualnya juga naik, atau harga belinya diturunkan. Kalau harga jualnya enggak bisa naik, yang ditekan harga pasti beli dari petani. Ini akan berpengaruh terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” terang Kacuk.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah menerbitkan kebijakan memarkirkan DHE SDA sebesar 100% dengan durasi selama satu tahun. Sebelumnya, aturan yang berlaku adalah DHE SDA ditahan 30% dengan durasi hanya tiga bulan.

Perubahan itu dilakukan harapan dapat meningkatkan Likuiditas USD onshore dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Likuiditas USD onshore mengacu pada ketersediaan dan pergerakan dolar AS dalam sistem keuangan domestik suatu negara, dalam hal ini Indonesia. Semakin banyak eksportir yang menempatkan devisanya di dalam negeri, semakin tinggi likuiditas USD onshore. Kacuk pun berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan DHE dengan melibatkan pengusaha dan asosiasi industri terkait. 

"Jangan hanya semata-mata untuk alasan memperkuat nilai tukar rupiah, memperkuat likuiditas yang ada di negeri kita ini, semuanya dihantam dengan kebijakan semacam ini,” tandasnya. (E-3)