Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
CENTER of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan mampu mencapai 4,7%. Itu lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 yang tercatat 5,03%. Penurunan laju ekonomi itu salah satunya disebabkan oleh efisiensi anggaran.
“Jadi Celios pasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025 salah satunya karena adanya efisiensi yang tidak dengan perencanaan yang baik,” jelas Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira melalui keterangannya, Kamis (13/2).
“Beda dengan efisiensi era Jokowi. Dulu ada yang namanya automatic adjustment. Automatic adjustment adalah pemblokiran, tapi kementerian lembaga bisa mengirimkan surat rekomendasi apabila anggaran yang diblokir sifatnya anggaran prioritas,” tambahnya.
Bhima mengatakan, efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tahun ini dinilai serampangan. Sebab, hal-hal esensial seperti listrik di kantor masuk ke dalam bagian efisiensi anggaran. Padahal semestinya efisiensi belanja itu difokuskan pada kegiatan maupun program yang tak perlu dan memang seharusnya dikurangi.
“Jadi ini kelihatannya efisiensi ini dilakukan secara brutal dan justru mengganggu dari sisi program pemerintah sendiri. Apalagi kalau ini efisiensi dialihkan ke makan bergizi gratis, kita tahu pengelolaan makan bergizi gratis juga belum ideal, maka ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” terangnya. (Mir/M-3)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
"Kala sebagian besar warga kita sedang tertatih-tatih mendapatkan penghasilan kebutuhan sehari-hari, wakil mereka malah sibuk menghitung tambahan gaji yang terus membengkak,"
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Anggaran tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi yang telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025
Sebelumnya, anggaran BP Haji dipangkas dari Rp179 miliar menjadi Rp108 miliar karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved