Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
CENTER of Economic and Law Studies (Celios) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya akan mampu mencapai 4,7%. Itu lebih rendah dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 yang tercatat 5,03%. Penurunan laju ekonomi itu salah satunya disebabkan oleh efisiensi anggaran.
“Jadi Celios pasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025 salah satunya karena adanya efisiensi yang tidak dengan perencanaan yang baik,” jelas Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira melalui keterangannya, Kamis (13/2).
“Beda dengan efisiensi era Jokowi. Dulu ada yang namanya automatic adjustment. Automatic adjustment adalah pemblokiran, tapi kementerian lembaga bisa mengirimkan surat rekomendasi apabila anggaran yang diblokir sifatnya anggaran prioritas,” tambahnya.
Bhima mengatakan, efisiensi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tahun ini dinilai serampangan. Sebab, hal-hal esensial seperti listrik di kantor masuk ke dalam bagian efisiensi anggaran. Padahal semestinya efisiensi belanja itu difokuskan pada kegiatan maupun program yang tak perlu dan memang seharusnya dikurangi.
“Jadi ini kelihatannya efisiensi ini dilakukan secara brutal dan justru mengganggu dari sisi program pemerintah sendiri. Apalagi kalau ini efisiensi dialihkan ke makan bergizi gratis, kita tahu pengelolaan makan bergizi gratis juga belum ideal, maka ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi,” terangnya. (Mir/M-3)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved