Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Pos Indonesia sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu. Sebanyak 11.555 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah tersebut menjadi arget sasaran.
Penyaluran bansos di wilayah Depok ini merupakan penyaluran tahap 3 dan 4 untuk periode enam bulan. Pos Indonesia melakukan berbagai persiapan matang agar penyaluran tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Kepala Kantorpos Depok Sigit Sutendi menjelaskan proses penyaluran dilakukan melalui tiga metode. Yakni, metode penyaluran di kantor pos, penyaluran melalui komunitas, dan antaran langsung ke rumah KPM. Sinergi dan kolaborasi juga menjadi salah satu kunci penting yang dilakukan pos dalam penyaluran bantuan ini.
"Kami melakukan koordinasi dengan dinas sosial, kecamatan, kelurahan, RT, dan RW untuk memastikan data dan kesiapan lokasi. Lansia dan penyandang disabilitas kami prioritaskan dengan pengantaran langsung ke rumah," kata Sigit dalam keterangan resmi.
Sigit mengakui pihaknya menghadapi tantangan selama melakukan penyaluran bansos PKH dan sembako di Depok. Tantangan utama adalah keterbatasan waktu akibat libur akhir tahun. Banyak penerima manfaat yang mudik sehingga tidak dapat mengambil bantuan sesuai waktu yang dijadwalkan.
"Bantuan ini harus diambil langsung oleh penerima dalam satu KK (Kartu Keluarga). Jika tidak, kami terpaksa mengembalikan dana tersebut ke negara," jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Kantorpos Depok pun terus mengingatkan penerima manfaat agar mengambil bantuan sebelum tenggat waktu. Mereka juga melibatkan pendamping PKH untuk memastikan penerima datang sesuai jadwal.
"Kami menyebar undangan melalui RW, yang diteruskan ke RT dan pendamping PKH. Dalam satu hari, kami menargetkan penyaluran kepada 2.000 KPM," kata juru bayar Kantorpos Depok Gozhali Rahman. (Z-11)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Seluruh penerima bantuan PKH yang rekeningnya terdeteksi pernah melakukan transaksi judi online langsung diblokir.
Cara cek PKH/BPNT 2025 di cekbansos.kemensos.go.id & aplikasi resmi. Jadwal 4 tahap, DTSEN, Usul/Sanggah, dan kanal pengaduan Kemensos.
Data yang tidak akurat dapat menyesatkan kebijakan publik, mulai dari perencanaan target produksi CPO hingga perhitungan aset negara dan PNBP.
Pemerintah memiliki sistem yang memudahkan penelusuran aliran dana bantuan sosial karena semua penerima manfaat terdata secara elektronik
Kisah inspiratif Rangga, siswa SD di Gowa yang bersekolah dengan bekal singkong, menggugah Gubernur Sulsel hingga turun tangan menyalurkan bantuan.
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved