Headline
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
Surya Paloh menegaskan hak istimewa parpol harus diiringi dengan tanggung jawab.
PT Pos Indonesia sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu. Sebanyak 11.555 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah tersebut menjadi arget sasaran.
Penyaluran bansos di wilayah Depok ini merupakan penyaluran tahap 3 dan 4 untuk periode enam bulan. Pos Indonesia melakukan berbagai persiapan matang agar penyaluran tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Kepala Kantorpos Depok Sigit Sutendi menjelaskan proses penyaluran dilakukan melalui tiga metode. Yakni, metode penyaluran di kantor pos, penyaluran melalui komunitas, dan antaran langsung ke rumah KPM. Sinergi dan kolaborasi juga menjadi salah satu kunci penting yang dilakukan pos dalam penyaluran bantuan ini.
"Kami melakukan koordinasi dengan dinas sosial, kecamatan, kelurahan, RT, dan RW untuk memastikan data dan kesiapan lokasi. Lansia dan penyandang disabilitas kami prioritaskan dengan pengantaran langsung ke rumah," kata Sigit dalam keterangan resmi.
Sigit mengakui pihaknya menghadapi tantangan selama melakukan penyaluran bansos PKH dan sembako di Depok. Tantangan utama adalah keterbatasan waktu akibat libur akhir tahun. Banyak penerima manfaat yang mudik sehingga tidak dapat mengambil bantuan sesuai waktu yang dijadwalkan.
"Bantuan ini harus diambil langsung oleh penerima dalam satu KK (Kartu Keluarga). Jika tidak, kami terpaksa mengembalikan dana tersebut ke negara," jelasnya.
Untuk mengantisipasi hal ini, Kantorpos Depok pun terus mengingatkan penerima manfaat agar mengambil bantuan sebelum tenggat waktu. Mereka juga melibatkan pendamping PKH untuk memastikan penerima datang sesuai jadwal.
"Kami menyebar undangan melalui RW, yang diteruskan ke RT dan pendamping PKH. Dalam satu hari, kami menargetkan penyaluran kepada 2.000 KPM," kata juru bayar Kantorpos Depok Gozhali Rahman. (Z-11)
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyarankan PPATK untuk bertindak tegas dengan memblokir rekening penerima bansos.
Pemerintah akan evaluasi data bansos menyusul adanya temuan awal terkait sejumlah penerima bansos yang diduga terlibat judi online hingga berasal dari kelompok masyarakat mampu.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved