Satgas Terbentuk, Proyek Hilirisasi Bisa Dibiayai APBN

PEMERINTAH menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 1/2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Keppres itu menjadi payung hukum pembentukan satgas hilirisasi sekaligus mengatur pembiayaan proyek hilirisasi melalui APBN.

"Satgas ini bertugas merumuskan, mengidentifikasi, dan merekomendasikan agar pembiayaan hilirisasi dilakukan lewat pembiayaan perbankan dan nonperbankan atau APBN," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sekaligus juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia, Minggu (12/1).

Pembiayaan proyek hilirisasi menggunakan APBN itu, sambungnya, tertuang dalam pasal 3 huruf e Keppres tersebut.

Baca juga : Prabowo: Kami Terbuka Jepang Ikut Program Hilirasasi

Bahlil menjelaskan, keberadaan Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi itu untuk menyelaraskan kebijakan, menyelesaikan pemberian perizinan, dan membereskan berbagai hambatan secara terkoordinasi.

Menteri ESDM menyebut anggaran negara maupun swasta diharapkan dapat menggenjot proyek-proyek hilirisasi ke depannya. Mulai di bidang mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

"Keppres ini memperjelas bahwa program hilirisasi harus betul-betul dioptimalkan. Di antaranya lewat (bantuan) perbankan-perbankan kita, lembaga-lembaga keuangan nonbank juga harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi," tegasnya.

Baca juga : Kemitraan Strategis: Kunci Hilirisasi Mineral yang Inklusif dan Berkelanjutan

Bahlil juga menuturkan opsi pemakaian APBN dalam membangun proyek hilirisasi ialah melalui penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan oleh perusahaan pelat merah.

"Contohnya pakai PMN. Yang diberikan tanggung jawab itu adalah BUMN. Katakanlah, (perusahaan) BUMN membutuhkan ekuitas yang cukup, kan harus ada PMN. Tapi, ini opsinya masih kecil," ucapnya.

Kendati demikian, Bahlil menyebut Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional akan berupaya mencari sumber-sumber pendanaan untuk memuluskan proyek-proyek hilirisasi di Indonesia. Dengan memiliki internal rate of return (IRR) yang baik, ia optimistis banyak swasta atau investor turut membiayai proyek strategis pemerintah itu.

"Kita harus menciptakan sumber-sumber pembiayaan. Ini IRR-nya bagus, dalam hilirisasi itu rata-rata di atas 11%-12%," ungkapnya.

"Jadi, biarlah APBN mengurus program rakyat, urus makanan bergizi, tapi yang urusan  ekonomi dalam konteks hilirisasi, kita harus mencari inovasi pendanaan," pungkasnya. (Ins/E-2)