Buruh Dukung Prabowo yang Mau Tenggelamkan Kapal Penyelundup

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mendukung keinginan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menenggelamkan kapal penyelundup barang-barang tekstil ilegal. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Prabowo mengecam penyelundupan produk tekstil dari luar negeri ke Indonesia. 

"Presiden telah memberikan respon atas situasi ini dengan menyatakan akan tenggelamkan kapal penyelundup tekstil. Saya pastikan buruh tekstil mendukung 1.000% sikap tegas Prabowo," ujar Ristadi dalam keterangannya, Selasa (31/12).

Ristadi mengaku selama empat tahun terakhir pihaknya terus menyuarakan kegelisahan terkait pabrik-pabrik tesktil yang bangkrut akibat gempuran impor produk tekstil, utamanya ilegal. Upaya KSPN tersebut diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yang melindungi industri tesktil dalam negeri.

Baca juga : Wakil Ketua Komisi IX: Penaikan Upah Minimum Jadi Stimulus Peningkatan Dunia Usaha

"Pernyataan presiden tentu menjadi kabar baik bagi kami, akhirnya presiden tergugah juga," imbuhnya. 

Ia menekankan perlu ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mencegah terjadinya banyaknya pabrik-pabrik tekstil yang gulung tikar ke depannya. Katanya, salah satu penyebab utama pabrik tekstil tutup karena tidak ada pesanan atau barang-barang yang diproduksi idak terserap secara maksimal di dalam negeri. Hal ini ditengarai pasar dalam negeri, baik pasar konvensional ataupun marketplace dikuasai barang-barang impor yang harganya lebih murah.

"Dan mayoritas ternyata barang barang tsrsebut adalah barang ilegal. Atas situasi ini banyak pabrik tekstil yang bangkrut dan ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen dan sepatu terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK) setiap saatnya," tegas Ristadi. 

Baca juga : Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen

Kendati demikian, Presiden KSPN juga mendorong agar pemerintahan Prabowo tidak hanya fokus pada pencegahan penyelundupan barang impor semata, namun meminta para pemain atau importir nakal dijerat dengan sanksi yang berat atau dipidana secara maksimal. 

"Jadi, ada solusinya yang lebih komprehensif. Tidak hanya sporadis terkait teknis saja dengan cuma tenggelamkan kapal penyelundupnya. Perlu dijerat pidana," ucapnya. 

Dengan adanya ancaman keras dari Prabowo tersebut, Ristadi berharap para pembantu presiden selaras mendukung rencana orang nomor satu di Indonesia itu. Jangan sampai, katanya, ada perbedaan kebijakan antara satu menteri dengan pejabat yang lain.

"Para menteri atau pejabat perlu mendukung rencana presiden untuk mengeksekusi perlawanan terhadap praktik-praktik impor ilegal. Ini khususnya pejabat Bea Cukai dan petugas penjaga pelabuhan yang menjadi pintu masuk utama importasi ilegal," pungkasnya.  (Ins/I-2)