Pabrik Sritex Didorong segera Perbarui Mesin

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tetap mendorong PT Sri Rejeki Isman alias Sritex untuk tetap berproduksi meski diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.

Hal itu juga telah ia sampaikan kepada manajemen Sritex untuk terus melakukan produksi. "Tadi sore saya juga berbicara dengan manajemen Sritex supaya going concern, tetap berproduksi," kata dia kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12).

Selain itu, kata Airlangga, pemerintah juga mendorong PT Bank Negara Indonesia (BNI) selaku kreditor utama agar mengajak kreditor lainnya untuk sejalan dengan pemerintah. Itu ditujukan agar kondisi lapangan kerja di dalam negeri tetap terjaga, alih-alih ambles karena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga : Ditanya Nasib Sritex, Wamenaker Mengaku Mumet 

Upaya untuk mempertahankan Sritex dan para pekerjanya diyakininya akan berbuah manis. Itu mencontoh apa yang terjadi di Weda Bay.

Saat ini sebanyak 90 ribu tenaga kerja terserap di Weda Bay. Jika nanti investasi masuk, setidaknya US$5 juta, jumlah tenaga kerja akan bertambah menjadi 120 ribu orang dengan upah minimal Rp7 juta.

Karenanya, di saat yang sama pemerintah juga berharap agar para industri padat karya mengadopsi atau setidaknya memperbarui teknologi produksi. Sebab, pengambil kebijakan memandang geliat industri tekstil masih cukup baik jika mampu memanfaatkan teknologi.

Baca juga : Jelang Penerapan PPN 12%, Airlangga Tegaskan Pemerintah Siapkan Paket Insentif

"Beberapa industri, termasuk tekstil itu, yang berada di kawasan ekonomi khusus, katakan lah di Kendal ini, ekspornya masih lancar dan memang kami lihat mesinnya mesin-mesin mutakhir," kata Airlangga.

"Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan bantuan untuk industri permesinan sektor padat karya dalam paket kemarin," tambahnya.

Dukungan untuk industri padat karya itu antara lain subsidi kredit investasi sebesar 5% dengan harapan industri dapat mengganti mesin produksinya.

Baca juga : Kebijakan PPN 12% Diumumkan 16 Desember

"Tapi mereka harus aktif, mereka yang betul-betul ingin melakukan modernisasi pabrik dan biasanya kan kalau kredit investasi bisa 5-7 atau 8 tahun," tutur Airlangga.

"Ini yang terus kita push dan kami juga sampaikan ke perbankan, tidak ada industri sunset. Termasuk di tekstil, kalau kita lihat di kuartal ketiga terjadi kenaikan. Karena biar bagaimana pun, kalau kita lihat di market yang lifestyle product masih diminati dan ekspornya besar," sambungnya.

Industri padat karya yang akan menerima fasilitas itu meliputi tekstil dan produk tekstil, termasuk garmen, furniture, alas kaki, serta makanan dan minuman dengan jumlah pekerja tertentu. Payung hukum yang sedang disiapkan oleh pemerintah ialah peraturan menteri dan peraturan pemerintah.

Dari sisi tenaga kerja di sektor padat karya, pemerintah juga akan menanggung Pajak Penghasilan (PPh) kepada karyawan dengan gaji Rp4,8 hingga Rp10 juta per bulan. "Tentu ini dianggap untuk kita mendorong agar pengusaha dan kelas menengah ini bantalannya besar," kata Airlangga.

Selain itu pemerintah juga mendorong untuk mempercepat pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024. "Tentu kita melihat bahwa ini kan daerah-daerah baru dilantik di awal Februari. Kami sedang push kalau bisa para gubernur ini bisa dilantik sebelumnya, sehingga daerah juga bisa menggelontorkan kebijakan-kebijakan ekonomi," pungkas Airlangga. (E-2)