Ikan Salmon Premium hingga Daging Sapi Wagyu Jadi Target Pengenaan PPN 12 Persen

PEMERINTAH menetapkan barang dan jasa yang termasuk dalam kategori premium menjadi sasaran pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

"Untuk barang yang memang dikategorikan sebagai mewah atau premium, dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu, akan dikenakan PPN (12%)," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12), sebagaimana dilansir dari Antara.

Dia mencontohkan empat kategori barang dan jasa premium yang bakal termasuk objek pajak PPN 12%.

Baca juga : Pemerintah Gelontorkan Rp265,6 triliun untuk Insentif Pembebasan PPN

Pertama, bahan makanan premium seperti beras premium, buah-buahan premium, daging premium (contoh: wagyu dan daging kobe), ikan mahal (contoh: salmon premium dan tuna premium), serta udang dan crustacea premium (contoh: king crab).

Kedua, jasa pendidikan premium. "Dalam hal ini, untuk yang uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta," kata Menkeu.

Ketiga, jasa pelayanan kesehatan medis premium. Terakhir, listrik pelanggan rumah tangga 3.500-6.600 VA.

Baca juga : 16 Juta Keluarga Dapat Bantuan Beras 10 Kg Imbas Penaikan PPN

Bendahara Negara itu menegaskan kategorisasi tersebut merupakan wujud asas keadilan dari penyusunan instrumen fiskal.

Pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan yang menyasar enam aspek, di antaranya rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti.

Untuk rumah tangga diberikan bantuan pangan, PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiga komoditas, dan diskon listrik 50%. Untuk pekerja, pemerintah memperkuat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Baca juga : Sah! PPN 12 Persen Berlaku Mulai 1 Januari 2025

Untuk UMKM, diberlakukan perpanjangan masa berlaku insentif pajak penghasilan (PPh) 0,5% bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.

Untuk industri padat karya, diberikan insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan, bantuan pembiayaan dengan subsidi bunga 5%, serta bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan.

Untuk mobil listrik dan hibrida, Pemerintah menawarkan insentif PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dengan rincian PPN DTP 10% untuk CKD, PPnBM DTP 15% untuk CBU dan CKD, serta BM 0% untuk CBU. Kemudian, PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hibrida.

Sedangkan untuk properti, pemerintah bakal melanjutkan insentif PPN DTP untuk rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar. PPN yang ditanggung maksimal untuk harga Rp2 miliar, dengan rincian diskon 100% untuk Januari-Juni 2025 dan 50% untuk Juli-Desember 2025. (Ant/J-3)