Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK mendorong komitmen swasembada pangan, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mendorong proses transformasi kelembagaan Bulog agar menjadi badan otonom di bawah Presiden Prabowo.
Ditemui saat melakukan kunjungan ke kantor Perum Bulog Cabang Bogor di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2024), pria yang akrab disapa Kang AW ini menegaskan transformasi Perum Bulog menjadi badan khusus ialah keniscayaan yang mesti dilakukan agar swasembada pangan dapat tercapai. Menurut Asep, fungsi Bulog dapat menjadi representasi negara yang hadir secara dominan untuk menyerap dan mendistribusikan seluruh komoditas pangan strategis dari petani kepada rakyat Indonesia.
"Penataan kelembagaan di Bulog ini pun dalam rangka mendorong ekosistem swasembada yang kondusif. Isu soal swasembada pangan itu harus dipandang secara komprehensif," ungka Asep Wahyuwijaya.
Swasembada pangan itu, tambah Asep, bukan hanya masalah kemampuan mencetak jutaan hektare lahan sawah baru atau membangun berapa ribu kilometer irigasi primer hingga tertier, menyiapkan banyak bibit yang berkualitas berikut menyediakan jutaan ton pupuk dan alat mesin pertaniannya, tetapi juga mencakup kesiapan negara dalam menyerap dan mendistribusikan hasil produksi pangannya.
"Oleh karena itu, secara bersamaan proses transformasi Bulog pun harus diikuti dengan perbaikan dalam hal tata kelola kelembagaan agar lebih profesional, transparan, kredibel, akuntabel, dan efektif karena ukuran kerjanya menjadi jauh lebih besar sehingga tidak bisa lagi dilakukan dengan cara dan kewenangan sebagaimana korporasi biasa," papar legislator NasDem dari Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu.
Di tempat yang sama, Kepala Cabang Perum Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Yanto Nurdianto, menyampaikan bahwa seiring dengan penugasan yang diberikan pemerintah kepada Bulog, yaitu mengelola beras cadangan pemerintah dan stabilisasi harga beras, baik di tingkat produsen maupun konsumen, sesungguhnya tugas tersebut tidaklah mudah. "Perlu dukungan dari semua pihak termasuk dari penentu kebijakan seperti DPR RI," ungkapnya.
Ke depan, Bulog diharapkan bisa lebih berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan di Indonesia. "Harapan kami semoga rencana penguatan kelembagaan bisa terwujud agar amanah besar yang diemban bisa efektif dilakukan," pungkas Yanto. (RO/*/Z-2)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Di sisi distribusi, Bulog telah menyalurkan vantuan pangan sebesar 708 ribu ton sebagai perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved