Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
CHIEF Operating Office (COO) Upbit Indonesia Resna Raniadi menyampaikan apa yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama transisi pengaturan dan pengawasan kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK sudah cukup baik.
Pengelolaan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, dialihkan ke OJK mulai Januari 2025 atau paling lambat dua tahun sejak UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) diberlakukan.
"Apa yang dilakukan OJK selama transisi ini juga sudah cukup baik, karena kita dari dua bulan yang lalu itu sudah dipanggil untuk diskusi," ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (4/12).
Dalam diskusi tersebut, ada beberapa topik yang dibahas, dua di antaranya ialah perihal corporate account dan listing token.
Untuk corporate account, kata Resna, saat ini posisi corporate account sudah tidak diizinkan. Namun, dia menilai corporate account dapat menyumbang perputaran yang lebih besar.
Berdasarkan alasan tersebut, Upbit Indonesia sebagai penyedia layanan menginginkan corporate account diperbolehkan.
"Itu didengar dan dipertimbangkan oleh OJK. Jadi, sejauh ini arahnya adalah kemungkinan besar nanti corporate account akan diizinkan," ucap Resna.
Terkait dengan listing token, kini proses melakukan hal tersebut masih tergolong lama, sekitar tiga bulan. Upbit Indonesia mengharapkan proses listing token ke depan dapat dilakukan dengan lebih cepat.
"Kita memang bisnisnya itu harusnya cepat," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Resna juga menyoroti pentingnya kualitas aset kripto yang terdaftar di dalam platform. Saat ini setidaknya terdapat 271 koin yang tersedia di Upbit. Itu menekankan betapa pentingnya kualitas aset kripto ketimbang melihat aspek kuantitas.
Untuk memastikan kualitas, setiap koin yang akan di-listing diwajibkan menyampaikan proyeksi bisnis serta milestone yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.
"Jika milestone tersebut tidak tercapai, itu adalah indikasi bahwa proyeknya tidak berkembang. Kami akan memberikan peringatan investasi (investment warning) selama proses konfirmasi kepada pihak pengembang. Jika tidak ada respons atau dianggap tidak memuaskan maka kami akan menghentikan fitur transaksi untuk aset tersebut sebelum proses delisting dilakukan, sedangkan fitur penarikan tetap tersedia agar pengguna dapat menarik asetnya," ujarnya.
Upbit juga menekankan pentingnya memeriksa likuiditas setiap koin, memastikan aset tersebut memiliki ekosistem yang mendukung keberlanjutan, bukan hanya popularitas semata. (E-2)
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja mencapai 142 juta per Februari 2024.
BPR merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan usaha secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah, tetapi tidak menyediakan layanan giro seperti bank umum
Mayoritas pengaduan dan konsultasi disampaikan secara langsung ke OJK Cirebon
Kegiatan tersebut dilakukan di Gedung KH Irfan Hielmy Islamic Center untuk mendorong dan meningkatkan literasi keuangan di Kabupaten Ciamis.
Generasi pemuda harus memiliki strategi terutama dalam perencanaan keuangan untuk menghadapi maraknya layanan keuangan digital
TEORI ekonomi tentang boom and bust cycle, yang kita pelajari pada saat mengikuti kuliah ilmu ekonomi, ternyata mulai terlihat lagi saat ini.
tiga bentuk dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan kewenangaN Bappebti
KISRUH investasi antara Sugiarto Hadi dengan PT Monex Investindo Futures (MIF) dan PT Surya Anugerah Mulia (SAM) yang bergulir sejak 2015, kini memasuki babak baru.
MENDAG Muhammad Lutfi diminta untuk memerintahkan kepala Bappebti untuk membatalkan dua surat Kepala Bappebti yang dinilai cacat prosedur.
Bappebti) memblokir 137 domain yang terdiri dari 117 situs web, 12 akun Instagram, dan 8 akun Facebook entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tak berizin.
SUGIARTO Hadi, memberikan deadline selama tiga (3) hari mulai Senin (7/6) sampai Rabu (9/6) kepada Mendag dan Muhammad Lutfi dan Kepala Bappebti untuk menindak tegas dua perusahaan pialang.
Wamendag mengataka silakan investor crypto semua masuk ke Indonesia tetapi ada batasan-batasan regulasi, kerangka ekonomi, keuangan dan lain-lain yang harus dipenuhi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved