Banyak UMKM Bangkrut, Muhammadiyah Minta Kenaikan PPN 12% Dibatalkan

Baca juga : Muhammadiyah Optimistis MES Bisa Bantu Tangani Persoalan UMKM

SERIKAT Usaha Muhammadiyah (SUMU) memandang kenaikan PPN 12% yang efektif mulai  2025 sebaiknya dibatalkan. 

Menurut Sekretaris Jenderal SUMU Ghufron Mustaqim, saat ini umumnya perusahaan--banyak di antaranya UMKM--sedang berjuang untuk bertahan (survive) di tengah turunnya daya beli masyarakat. Tidak sedikit pula yang melakukan pengurangan jumlah karyawan atau bahkan bangkrut.

Baca juga : Para Pengusaha Muhammadiyah Diharapkan Kuat dan Bersatu dalam Sumu

"Kenaikan PPN tersebut tidak sensitif terhadap dinamika dunia usaha saat ini dan malah kontraproduktif terhadap upaya pemerintah membuka lapangan pekerjaan di tengah kenaikkan angka pengangguran," ujar Ghufron Mustaqim dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

Baca juga : Xpooz Jadi Pioner Marketplace UMKM Kampus Muhammadiyah

Berdasar rilis Bursa Efek Indonesia (IDX) tentang daftar perusahaan LQ45, sambung dia, rasio keuntungan bersih (net profit) dengan pendapatan (revenue) hanya berkisar 11 persen. Itu tak jauh berbeda dengan besaran tarif PPN yang akan dikenakan. 

Ghufron menilai, tarif PPN yang lebih rendah akan dapat memutar transaksi penjualan dengan lebih cepat. Sebab, harga-harga produk bisa menjadi lebih kompetitif. Pada gilirannya, ini dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

Baca juga : Keberatan Investasi Miras, Muhammadiyah Tekankan Sumber Daya Alam

Ia mengingatkan, kebijakan yang akan berlaku pada tahun depan itu otomatis menjadikan RI negara dengan tarif PPN tertinggi di ASEAN. Sebagai perbandingan, PPN di Malaysia hanya enam persen. Adapun di Singapura dan Thailand sebesar 7 persen. Kenaikan pajak akan semakin memberatkan beban kalangan pengusaha, termasuk di sektor UMKM.

"Di Vietnam, Kamboja, dan Laos PPN-nya sebesar 10 persen. Alih-alih dinaikkan, PPN di Indonesia seharusnya diturunkan lagi ke 10 persen seperti semula, dan secara bertahap turun ke 6-7 persen. Ini untuk mendorong konsumsi masyarakat," ucap Wakil Ketua Lembaga Pengembang UMKM Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. (H-3)