Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa koleborasi lintas instansi merupakan kunci untuk mencapai swasembada pangan.
"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Oleh karena itu kita terus kemarin siang rapat, malam juga rapat. Kita pelajari masalah dan mencari solusinya sehingga 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10).
Zulhas menyebut kunci agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan ada di Kementerian Pertanian (Kementan). Akan tetapi, Kementan tidak bisa bekerja sendiri. Ada banyak hal yang juga harus dilakukan kementerian/lembaga lain.
"Menteri Pertanian kalau dia mau pupuk harus ke BUMN. Kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya, dia perlu irigasi dari PU. Kalau dia perlu penelitian bibit baru, dia harus kolaborasi dengan BRIN," tutur Zulhas.
"Menteri Pertanian itu perlu apa lagi? Lahan. Itu mesti ada Menteri Kehutanan. Kalau dia garap aja lahan hutan, kena pidana. Sangat penting koordinasi karena kita ini satu tim. Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pada tahun 2028," sambungnya.
Selain itu, Zulhas juga meminta agar Dana Desa dalam RAPBN 2025 yang mana tercatat sebesar Rp71 triliun itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi ketahanan pangan di desa-desa.
"Menteri Desa ini ada dana desa untuk ketahanan pangan terdata dari Rp71 triliun, 20 persen dana desa itu ada Rp14 triliun lebih. Itu harus untuk ketahanan pangan yang sekarang itu belum terkoordinasi dengan baik. Nanti kita akan kasih modul, kasih model, sehingga apa yang harus dikerjakan desa-desa itu untuk dalam rangka masalah ketahanan pangan," beber Zulhas.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus menggenjot produksi pangan lainnya seperti daging, susu, dan bawang putih agar tidak mengandalkan impor lagi ke depannya.
"Yang masih kurang, belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu, kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada," pungkasnya. (Z-11)
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Salah satu media daring yang berfokus pada pemberitaan agribisnis, yakni Panen News merayakan hari jadinya yang ke-6 dengan menggelar Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Peneliti ungkap Suku Asli Amerika telah menyebarkan kentang liar melintasi wilayah Four Corners sejak 10.000 tahun silam, jauh sebelum era pertanian dimulai.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa, mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk berhati-hati dalam menyusun tata kelola pangan 2026.
Dalam konsep piramida gizi seimbang, susu hanyalah salah satu opsi dari kelompok sumber protein.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal wacana mengenai pilpres 2029 yang mana Presiden Prabowo Subianto dipasangkan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Pemerintah mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin meluas cakupannya dengan jumlah penerima manfaat yang kini telah menembus angka 60 juta orang
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved