Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa menilai bahwa target swasembada yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mustahil terlaksana.
“Tidak mungkin kalau kita bicara swasembada pangan. Kalau swasembada beras masih fluktuatif karena itu bergantung pada musim,” kata Dwi saat dihubungi, Selasa (29/10).
Menurut Dwi, berdasarkan definisi dari Food Agriculture Organization (FAO), definisi dari swasembada pangan ialah di mana 90% pangan yang dikonsumsi masyarakat suatu negara diproduksi dari petani domestik, dan kurang dari 10% impor. Namun demikian, saat ini nyatanya bahan pokok kita masih sebagia besar impor. Ia menjabarkan, misalkan saja gandum, saat ini impor mencapai 28%, selain itu kedelai hampir 100%, bawang puting 100% dan bakan gula mencapai 70%.
“Sehingga kalau itu dicanangkan swasembada pangan, apakah masuk akal? Jawabannya ya tidak masuk akal. Sehingga tidak mungkin, mau program apapun kita akan mencapai swasembada pangan,” tegas dia.
Berdasarkan pengamatan Dwi, saat ini memang Indonesia masih menjadikan nasi sebagai bahan pokok. Namun, saat usia Indonesia 100 tahun di 2045 nanti, gandum akan menduduki sebanyak 100% sebagai bahan pokok di Indonesia, itulah yang kemungkinan akan terjadi. Karenanya, swasembada beras sudah tidak ada artinya lagi.
“Kita sebelum-sebelumnya sudah swasembada beras terus. Karena itu bergantung pada iklim. Tapi harus diingat yang menanam padi bukan pemerintah, yang menanam padi petani. Petani salah satunya bergantung pada fenomena iklim. Produksi naik atau turun itu terkait dengan fenomena iklim yang terjadi,” ungkap dia.
“Tapi yang terjadi saat ini yang saya lihat ialah nanti gandum akan menjadi bahan pokok kita. Dan kalau swasembada beras, berarti sudah tidak ada artinya,” pungkas Dwi. (Ata)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pengaruh El-Nino membuat masa panen di Kabupaten Kuningan yang seharusnya dilakukan Maret mundur sebulan.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Pada gelaran itu disiapkan berbagai komoditas seperti beras, telur ayam, dan cabai merah. Harganya lebih murah dibanding di pasaran.
Keterbatasan lahan sejatinya tidak harus jadi kendala bagi Kota Sukabumi bisa meningkatkan produksi pangan lokal.
Swasembada pangan merupakan kemampuan dalam produksi dan pengelolaan pangan secara mandiri. Kemampuan ini dapat didukung oleh pemanfaatan metode geolistrik.
PULUHAN siswa kelas 4, 5 dan 6 di SD Negeri Bangunsari, Dusun Kubangpari, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melakukan panen raya padi organik.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap peran penting Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam mewujudkan program swasembada pangan.
Zulkifli Hasan menambahkan, pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan yang terbaik untuk petani. Saat ini, lanjutnya, harga jual gabah dalam posisi tinggi, yakni Rp6.000.
Dwita menyoroti keberhasilan program Kementan, Brigade Pangan, yang telah melibatkan 23 ribu pemuda dengan potensi penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
Program swasembada pangan berada di bawah komando Kementan sebagai pengendali produksi dari hulu sampai hilir.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved